Crew8 News, Pasaman Barat – Memasuki 100 hari masa kerja pemerintahan Kabupaten Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati yang dilantik pada 25 Maret 2025 lalu, kritik mulai bermunculan, salah satunya datang dari kalangan aktivis daerah yang menilai pemerintah kabupaten belum menunjukkan langkah konkret untuk memperkuat hubungan dengan pemerintah pusat.
Menurut Yuwanda Gustara, aktivis Pasaman Barat yang saat ini berdomisili di Riau, belum tampak inisiatif dari kepala daerah untuk menjalin komunikasi langsung dengan kementerian atau pejabat pusat yang dapat memberikan dukungan pembangunan.
“Silaturahmi saja belum dilakukan, apalagi bicara soal program, padahal, ada sejumlah menteri dan wakil menteri di kabinet saat ini yang berasal dari atau memiliki darah Pasaman Barat,” ujar Yuwanda saat diwawancarai, Selasa (3/6).
Ia mencontohkan Wakil Menteri Koperasi dan UKM yang sudah sempat mengunjungi Sumatra Barat beberapa waktu lalu, pejabat pusat tersebut disambut oleh Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseymi dalam forum resmi di Padang, namun tidak dijadwalkan berkunjung ke Pasaman Barat.
“Ini momentum yang seharusnya bisa dimanfaatkan, sayangnya, tidak ada komunikasi maupun kehadiran resmi dari Bupati atau perwakilan Pemkab Pasaman Barat dalam agenda-agenda strategis tersebut,” kata Yuwanda.
Padahal, menurutnya, daerah lain di Sumatra Barat tampak aktif menjalin relasi ke pusat demi mendapatkan dukungan anggaran dan program. Ketidakhadiran pejabat Pasaman Barat dalam berbagai forum yang dihadiri para menteri, termasuk pertemuan dengan anggota DPR RI dapil Sumbar, dinilai sebagai sinyal lemahnya jejaring dan lobi pemerintahan daerah ke level nasional.
Minimnya akses ke pusat diyakini berdampak langsung pada laju pembangunan, Pasaman Barat yang memiliki Angaran Pendapatan Belanja daerah (APBD) sekitar Rp1,2 triliun, menghadapi keterbatasan fiskal serius. Menurut Yuwanda, lebih dari setengah APBD tersebut digunakan untuk belanja rutin, khususnya belanja pegawai, sehingga menyisakan ruang anggaran pembangunan yang sangat terbatas.
“Dalam kondisi efisiensi fiskal seperti saat ini, daerah tidak bisa hanya mengandalkan APBD. Butuh keberanian untuk membangun jejaring ke pusat, mendekati kementerian, membawa program-program nasional ke daerah,” tegasnya.
Yuwanda juga menekankan bahwa ketertinggalan bukan soal geografis, tetapi soal strategi dan akses. Jika Pasaman Barat tidak segera berbenah dan memperluas koneksi politik dan administratifnya, maka akan tertinggal dibanding kabupaten/kota lain di Sumatra Barat yang dinilai lebih proaktif.
Sejumlah pengamat daerah menilai, peran kepala daerah sangat vital dalam diplomasi pembangunan, dalam beberapa kasus, capaian anggaran transfer pusat ke daerah sangat dipengaruhi oleh komunikasi informal, jejaring politik, dan intensitas kehadiran kepala daerah dalam forum-forum nasional.
“Pemda tidak bisa pasif menunggu, Apalagi dengan adanya putra-putri daerah yang sekarang menduduki jabatan penting di kementerian. Itu aset yang seharusnya dimanfaatkan,” ujar seorang pengamat kebijakan publik dari Bukittinggi, yang enggan disebutkan namanya.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat terkait kritik tersebut. Media masih berupaya menghubungi Bupati dan juru bicara pemerintah daerah untuk memperoleh tanggapan.(C8N)
#pasaman barat, #100 hari pemerintah #aktivis HMI
