Crew8 News, Padang – Aksi penolakan terhadap Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi kembali terjadi di lingkungan kampus Islam, kali ini, mahasiswa UIN Imam Bonjol Padang menolak kehadiran Mahyeldi dalam agenda kuliah umum, meski pihak pemerintah telah mengutus Kepala Dinas Pendidikan Sumbar, Barlius, untuk menyampaikan materi, Selasa 19/8
Koordinator aksi, Fikri, menegaskan sikap mahasiswa lahir murni dari kesadaran kolektif, bukan intervensi kampus.
“Kami berdiri atas nama nurani dan keberpihakan pada rakyat,” ujarnya.
Penolakan terhadap Mahyeldi di kampus Islam bukan hal baru, pada Agustus 2023, mahasiswa UIN Syech M. Djamil Djambek Bukittinggi juga menolak kehadiran gubernur, kala itu dipicu polemik proyek kilang minyak dan petrokimia di Air Bangis yang dinilai mengancam ruang hidup nelayan.
Dua tahun berselang, sejarah kembali berulang, sosok Mahyeldi yang kerap mengusung jargon moralitas Islam justru ditolak oleh mahasiswa kampus Islam karena dianggap abai terhadap rakyat kecil.
Barlius, yang hadir mewakili gubernur, mengakui adanya aksi penolakan, namun memilih tidak memberi jawaban substantif.
“Ya, ada demo menolak izin suatu perusahaan di Mentawai, tapi saya tidak sempat menanggapi karena buru-buru berangkat ada kegiatan,” ucapnya singkat.
Sikap itu semakin menebalkan jarak antara aspirasi mahasiswa dan pemerintah provinsi, yang dinilai lebih memilih diam ketimbang memberi klarifikasi.
Penolakan ini menandai krisis kepercayaan generasi muda terhadap figur pemimpin daerahnya, mahasiswa menilai Mahyeldi telah “menjual” ruang hidup masyarakat adat dan pesisir kepada kepentingan korporasi.
Di balik orasi lantang dan poster bernada kritik, tersimpan pesan mendalam, generasi muda menolak tunduk pada kekuasaan yang dianggap menyeleweng dari amanah rakyat. Jika suara kritis terus diabaikan, Sumatera Barat berisiko menghadapi jurang keterasingan antara penguasa dan generasi muda yang seharusnya menjadi penopang masa depan daerah.
(C8N)
#senyuman08
