Jakarta, Crew 8 News – Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas mengenai perekonomian nasional di Istana Merdeka, Jakarta, Senin (25/8/2025), rapat ini menjadi momentum konsolidasi awal Kabinet Merah Putih dalam mengeksekusi program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar rakyat, pangan, koperasi desa, dan energi berbasis sampah (waste to energy).
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menegaskan Presiden meminta percepatan proyek waste to energy, proses administrasi yang semula dirancang enam bulan kini dipangkas menjadi tiga bulan, target pemerintah, proyek energi alternatif berbasis sampah ini selesai dalam 18 bulan.
“Bapak Presiden ingin agar energi berbasis sampah ini segera jalan, Jangan berlarut, karena targetnya jelas, 18 bulan sudah harus rampung,” kata Zulhas usai rapat.
Bagi pemerintah, waste to energy bukan sekadar proyek energi terbarukan, tetapi juga solusi dua arah, mengurangi timbunan sampah perkotaan sekaligus menyediakan sumber energi tambahan di tengah ketergantungan impor.
Rapat juga menyoroti lambannya program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), dari target 1,3 juta ton, distribusi harian baru berkisar 6 ribu ton, hingga Agustus ini, baru 360 ribu ton bantuan pangan yang tersalurkan.
“Distribusi harus digenjot agar efek stabilisasi harga benar-benar dirasakan masyarakat di pasar,” tegas Zulhas.
Lambatnya penyaluran SPHP berimplikasi langsung pada harga beras, gula, dan kebutuhan pokok lain yang masih fluktuatif di lapangan, pedagang di pasar tradisional mengeluhkan pasokan yang tidak merata, sementara konsumen di tingkat rumah tangga berharap turunnya harga segera terasa.
Selain pangan dan energi, program koperasi desa menjadi salah satu agenda pokok. Presiden menekankan koperasi harus menjadi pilar ekonomi rakyat, bukan sekadar formalitas administratif.
Namun, implementasi program ini masih menunggu turunan aturan dari Kementerian Keuangan, tanpa payung hukum yang jelas, koperasi desa hanya sebatas wacana, padahal, jika berjalan, koperasi desa diharapkan mampu memperkuat akses petani, nelayan, dan pelaku usaha mikro terhadap modal, distribusi, dan pasar.
Ratas ekonomi ini menjadi sinyal kuat arah kebijakan Presiden Prabowo di periode awal pemerintahannya, birokrasi dipangkas, target dipercepat, dan hasil harus langsung dirasakan rakyat.
Tiga isu yang dibahas , pangan, koperasi desa, dan waste to energy – mencerminkan strategi pemerintah dalam menjaga stabilitas nasional, ketahanan pangan ditopang SPHP, kemandirian ekonomi desa digerakkan lewat koperasi, sementara keberlanjutan energi dikejar lewat proyek ramah lingkungan.
(C8N)
#senyuman08
