Crew8 News Solok – Meski dikenal sebagai daerah pegunungan dengan lima danau serta sejumlah sungai induk (batang), pelayanan air bersih di Kabupaten Solok hingga kini masih jauh dari maksimal, ironisnya, di beberapa nagari, masyarakat justru kerap menghadapi kesulitan mendapatkan air bersih, bahkan hingga berminggu-minggu.
Hasil investigasi lapangan menunjukkan, persoalan bukan pada ketersediaan air, pertumbuhan penduduk sejalan dengan kebutuhan munculnya titik-titik mata air baru, namun, kelemahan manajemen pengelolaan membuat pelayanan tidak berjalan lancar, program air bersih yang di PUPR dan Kesehatan sudah banyak yang tidak berfungsi instalasi nya, begitu juga dengan PDAM.
Sejumlah nagari yang sering mengalami gangguan distribusi antara lain Nagari Cupak, Nagari Koto Baru, dan sebagian wilayah Gunung Talang, warga menyebut air PDAM tak jarang mati hingga lebih dari dua minggu.
“Kadang harus menimba ke sungai atau sumur umum, padahal bayar rekening tetap jalan,” keluh Roni, warga Cupak, Selasa(11/9).
Saat ini, pengelolaan air bersih di Kabupaten Solok terfragmentasi, ada instalasi yang dikelola PDAM, ada pula yang berada di bawah program Pamsimas (Dinas PUPR), serta swakelola nagari, perbedaan sistem dan penanggung jawab ini dinilai membuat koordinasi dan kontrol tidak efektif.
Berdasarkan peruntukan tugas , PDAM Kabupaten Solok melayani wilayah yang lumayan luas, namun kapasitas distribusi belum mampu menutupi seluruh kebutuhan warga, terutama di daerah dataran tinggi yang sulit dijangkau instalasi.
Tokoh masyarakat Solok, Bachtul Bachtiar, menilai kondisi ini harus segera ditangani dengan serius, menurutnya, pelayanan air bersih perlu diarahkan ke satu pintu agar lebih mudah dikontrol.
“Dengan metode appraisal, bisa saja diarahkan ke PDAM, tujuannya supaya kontrol, monitoring, dan pengembangan layanan lebih jelas, sehingga target pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat bisa tercapai, dan Pemkab untuk dapat mengidentifikasi kembali program program air bersih yang sudah banyak tidak berfungsi, seperti program sumur air dll sbg nya” ujarnya.
Menanggapi masukan dari beberapa kalangan tokoh masyarakat tersebut, Sekda Kabupaten Solok Medison menyatakan opsi appraisal memang bisa dijadikan acuan, meski membutuhkan waktu panjang dan kajian mendalam antara Pemkab dan DPRD.
“Kalau opsi ini jadi kebijakan yang dipilih, bisa dimulai dengan diskusi dan penataan aset serta bentuk pengelolaannya ke depan, dalam hal ini, bupati dan wakil bupati tentu memberikan porsi besar terhadap kebutuhan dasar masyarakat, Pemkab sangat menghargai masukan, terlebih masukan yang membangun,” tegas Sekda.
Sejumlah warga berharap Pemkab Solok segera melakukan evaluasi dan integrasi pengelolaan agar distribusi air bersih tidak lagi menjadi masalah berulang.
“Air ini kebutuhan utama, Jangan sampai Solok yang punya banyak sumber air dan danau malah kekurangan air bersih,” kata Fitri, warga Koto Baru.
(C8N)
#senyuman08
