Crew8 News
Langkah Presiden Prabowo Subianto menunjuk Andi Amran Sulaiman sebagai Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas), menggantikan Arief Prasetyo Adi, adalah keputusan strategis yang mencerminkan arah baru pemerintahan di sektor pangan.
Langkah ini bukan sekadar rotasi pejabat, tetapi penegasan visi besar Presiden: menjadikan kebijakan pangan Indonesia lebih solid, cepat, dan berpihak pada rakyat.
Selama ini, salah satu tantangan utama dalam tata kelola pangan adalah fragmentasi kebijakan antar lembaga. Kementerian Pertanian fokus pada produksi, Bapanas mengurusi stabilisasi harga dan stok, sementara Kementerian Perdagangan mengatur tata niaga. Akibatnya, kebijakan sering tersendat di tengah jalan, terutama saat harus mengambil keputusan cepat menghadapi gejolak harga.
Dengan menyatukan komando di bawah Andi Amran Sulaiman, Presiden Prabowo sesungguhnya ingin memotong jalur birokrasi yang berbelit.
Kebijakan tanam, serap gabah, cadangan beras pemerintah, hingga distribusi logistik kini bisa diputuskan dalam satu garis koordinasi.
Artinya, reaksi pemerintah terhadap krisis pangan akan lebih gesit dan terukur—sebuah keunggulan penting di tengah ancaman iklim ekstrem dan ketidakpastian rantai pasok global.
Andi Amran bukan sosok baru di bidang ini. Ia dikenal memiliki rekam jejak kuat dalam menggenjot produksi pangan nasional, termasuk pencapaian surplus beras saat menjabat Mentan pada periode pertama Presiden Jokowi.
Kini, dengan tambahan mandat di Bapanas, ia berpeluang menggabungkan pendekatan teknis dan kebijakan makro menjadi satu kekuatan penuh.
Integrasi komando ini juga sejalan dengan visi besar kedaulatan pangan nasional. Selama bertahun-tahun, Indonesia masih bergantung pada impor untuk sejumlah komoditas strategis. Ketahanan pangan yang sejati tidak cukup hanya mengandalkan produksi, tetapi juga pengelolaan stok dan distribusi yang kuat di dalam negeri.
Meningkatkan serapan hasil petani dalam negeri melalui kebijakan harga dasar (HPP) yang realistis dan berpihak.
Menekan inflasi pangan dengan operasi pasar yang lebih cepat dan tepat sasaran.
Membangun sistem logistik pangan nasional yang efisien dari tingkat desa hingga perkotaan.
Dalam konteks politik ekonomi global, kebijakan “satu komando pangan” ini juga memperkuat posisi Indonesia sebagai negara yang tidak mudah diguncang oleh fluktuasi pasar dunia.
Prabowo memahami, kedaulatan negara modern tidak hanya diukur dari kekuatan militer, tetapi juga dari kemampuan mengendalikan pangan rakyatnya sendiri.
Kelebihan utama dari keputusan ini terletak pada sinkronisasi kebijakan dan kecepatan implementasi.
Dengan satu figur yang memahami teknis dan kebijakan strategis sekaligus, pemerintah bisa menutup celah “koordinasi lambat” yang selama ini menjadi penyakit kronis sektor pangan.
Kita juga melihat sinyal kuat bahwa Presiden Prabowo menginginkan pemerintahan yang berorientasi hasil, bukan sekadar formalitas koordinasi antar lembaga.
Rakyat tidak butuh rapat lintas kementerian yang panjang, yang dibutuhkan adalah harga bahan pokok stabil, stok aman, dan distribusi lancar.
Dan dengan gaya kerja Amran yang dikenal cepat, tegas, dan berbasis data, keputusan ini membuka jalan ke arah itu.
Di tengah situasi ekonomi global yang tidak menentu, keputusan ini membawa harapan baru,
bahwa Indonesia mampu mengatur ulang arsitektur pangan dengan pendekatan yang lebih lincah, terintegrasi, dan nasionalistis.
Jika dieksekusi dengan disiplin, langkah ini akan:
Mengembalikan kepercayaan petani terhadap negara.
Memberikan kepastian bagi pelaku usaha dan pedagang.
Menumbuhkan keyakinan masyarakat bahwa pemerintah hadir di setiap krisis pangan.
Penutup: Konsolidasi untuk Kesejahteraan
Kebijakan ini adalah taruhan besar. Tapi setiap reformasi besar memang memerlukan keberanian politik.
Presiden Prabowo telah menunjukkan keberanian itu dengan mengambil langkah yang berpotensi mengubah wajah tata kelola pangan nasional.
Kini bola ada di tangan Andi Amran Sulaiman, mengubah mandat besar ini menjadi gerak nyata di lapangan, menghadirkan efisiensi tanpa mengorbankan keadilan, dan memastikan pangan menjadi sumber kekuatan nasional, bukan sumber kekhawatiran rakyat.
(C8N)
#senyuman08
