Jakarta, Crew8 News
Rangkaian borok keuangan di tubuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mulai terkuak setelah masa jabatan Erick Thohir berakhir dan Kementerian BUMN resmi dibubarkan. Dugaan praktik manipulasi laporan keuangan atau window dressing kini muncul ke permukaan, menandai fase baru bersih-bersih di perusahaan pelat merah.
Chief Executive Officer (CEO) Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara), Rosan Perkasa Roeslani, mengungkap secara terbuka bahwa praktik “memoles” laporan keuangan marak terjadi di lingkungan BUMN selama bertahun-tahun. Ia menyebut langkah ini bukan sekadar “rekayasa administrasi”, tetapi kerap digunakan untuk menutupi indikasi penyimpangan keuangan alias fraud.
“Banyak BUMN sengaja menggelapkan laporan keuangan untuk menutupi fraud,” tegas Rosan yang kini juga menjabat Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM, dalam keterangan pers di Jakarta, Senin (20/10/2025).
Rosan menilai, budaya mempercantik laporan keuangan menjadi penyakit kronis di BUMN. Ironisnya, upaya ini seringkali mendapat dukungan dari jajaran komisaris yang mestinya menjadi penjaga moral dan pengawas utama kinerja perusahaan.
“Komisaris ikut mendorong profit tinggi dengan cara apa? Dengan mempercantik buku, laporan keuangannya ‘dibedakin’ supaya tampak cantik. Kadang berani melakukan fraud,” ujarnya tanpa basa-basi.
Sebagai langkah korektif, Rosan menyatakan bahwa tantiem bagi komisaris akan dihapuskan. Ia menegaskan, fungsi pengawasan tidak boleh terjebak pada orientasi bonus atau pencitraan profit semu. Penghapusan tantiem ini diharapkan memutus insentif bagi komisaris untuk mendiamkan manipulasi laporan keuangan.
Lebih jauh, Rosan mengungkapkan fakta mengejutkan: terdapat sejumlah BUMN yang masih menyetor dividen ke BPI Danantara menggunakan dana hasil pinjaman (utang). “Tahun depan saya akan menerapkan koreksi beberapa buku perusahaan BUMN, termasuk yang besar-besar, karena pelaporannya tidak sesuai dan tidak benar,” tandasnya.
Menurutnya, praktik seperti ini sangat menyesatkan karena menimbulkan ilusi kinerja sehat di atas utang yang membebani keuangan negara. Ia memastikan, ke depan tidak ada lagi ruang bagi BUMN untuk menampilkan kinerja “palsu” demi memuaskan pemegang saham atau pimpinan politik.
“Tidak boleh lagi BUMN terlihat profit besar di laporan, tapi membayar dividen pakai uang pinjaman. Di bawah Danantara, itu saya hentikan,” tegasnya.
Pengakuan Rosan memperkuat spekulasi publik bahwa pembubaran Kementerian BUMN membuka kotak pandora lama: manipulasi neraca, pembengkakan aset, hingga praktik penggelapan yang tersamarkan lewat laporan tahunan “mengilap”.
Era baru pengawasan investasi melalui BPI Danantara diharapkan membawa transparansi yang lebih kuat dan memutus “rantai kepalsuan” dalam manajemen keuangan perusahaan negara.
Namun, pertanyaan besar kini muncul:
Sejauh mana praktik window dressing ini sudah mengakar?
Dan siapa saja pihak yang diuntungkan selama bertahun-tahun permainan angka ini berlangsung?
(C8N)
#senyuman08
