Jakarta, Crew8 News.
Di tengah tantangan kemiskinan yang masih mencengkeram jutaan warga, dua tokoh nasional memilih berpihak lewat kerja nyata, bukan retorika. Menteri Pertanian sekaligus Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andi Amran Sulaiman dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan (BP Taskin) Budiman Sudjatmiko menandatangani nota kesepahaman (MoU) di Kantor Pusat Kementerian Pertanian, Ragunan, Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Tujuannya tegas, menjadikan pertanian sebagai poros utama pengentasan kemiskinan nasional.
Bagi Amran, perjuangan mengangkat rakyat miskin bukanlah teori, tapi pengalaman lapangan. Dalam sambutannya, ia menekankan pentingnya meleburkan ego sektoral agar kerja sama lintas lembaga benar-benar berdampak.
“Dirjen saya lebih dari 10, itu juga dirjen Bapak (Budiman). Tidak boleh ada ego sektoral. Kita ini pelayan masyarakat. Silakan optimalkan semua potensi untuk membantu saudara-saudara kita di garis kemiskinan, tanpa birokrasi panjang,” tegasnya.
Bagi Amran, keberhasilan program tak ditentukan oleh anggaran, tapi oleh ketulusan turun ke lapangan. Ia mencontohkan satu daerah yang berhasil menurunkan tingkat kemiskinan dari 38% menjadi 8% dalam dua tahun, hanya dengan pendekatan berbasis nama dan alamat (by name by address).
“Kalau punya lahan, bantu benih dan alat mesin pertanian. Kalau sempit, bantu ternak ayam 50 ekor. Dalam dua tahun, banyak keluarga keluar dari garis kemiskinan,” kisahnya.
Amran memandang sektor pertanian bukan sekadar penghasil pangan, tetapi jantung ekonomi rakyat.
Dengan sekitar 160 juta jiwa terlibat di sektor pertanian, dari petani, peternak, hingga pelaku usaha kecil di hilir, sektor ini menjadi penopang utama kesejahteraan nasional.
“Kalau dihitung sampai hilir, 70% penduduk Indonesia hidup dari pertanian. Kenaikan HPP dan kemudahan pupuk dari Presiden membuat pendapatan petani naik signifikan. Nilai Tukar Petani kita sekarang 124, jauh di atas target 110 dari Kemenkeu,” jelasnya.
Kebijakan tersebut, lanjutnya, bukan hanya meningkatkan pendapatan, tetapi juga memperkuat posisi petani sebagai pelaku ekonomi produktif, bukan sekadar penerima bantuan.
Kolaborasi Kementan dan BP Taskin akan dimulai melalui pilot project di 10 kabupaten dengan tingkat kemiskinan tinggi namun memiliki komitmen perubahan kuat dari kepala daerahnya.
Pendekatannya tidak berhenti pada bantuan fisik, tetapi mendorong transformasi ekonomi lokal berbasis potensi pertanian rakyat.
Dari penyediaan alat dan mesin pertanian, bibit unggul, ternak kecil, hingga pelatihan dan pembiayaan usaha tani, semua diarahkan untuk menciptakan kemandirian ekonomi keluarga miskin.
Melalui skema aglomerasi, satu kabupaten akan dijadikan pusat ekonomi pertanian bagi empat wilayah sekitarnya. Model ini diharapkan menciptakan resonansi ekonomi kawasan, efek domino yang mempercepat penurunan kemiskinan secara terukur.
Kepala BP Taskin Budiman Sudjatmiko menilai, kolaborasi ini menjadi tonggak penting dalam merancang ulang strategi pengentasan kemiskinan nasional. Menurutnya, data yang akurat dan tindakan cepat menjadi kunci utama keberhasilan.
“Kami diterima dengan sangat baik oleh Pak Menteri. Kami bicara langsung tentang pengentasan kemiskinan di sektor pertanian, bersama para Dirjen Tanaman Pangan, Peternakan, dan Perkebunan,” ujar Budiman.
Ia menjelaskan bahwa BP Taskin akan melakukan pendataan by name by address di 10 kabupaten untuk memastikan intervensi program tepat sasaran.
“Rata-rata kemiskinan di wilayah sasaran 11–15%. Dengan intervensi yang tepat, minimal bisa turun 40%. Bahkan kalau bisa, tuntas,” ujarnya optimistis.
Kolaborasi Amran–Budiman bukan sekadar penandatanganan MoU, tetapi simbol dari penyatuan dua agenda besar bangsa, kedaulatan pangan dan keadilan sosial.
Keduanya menyadari, membangun Indonesia tidak cukup dengan urbanisasi atau industrialisasi semata.
Rakyat di desa, para petani dan peternak, harus menjadi bagian utama dari narasi kesejahteraan nasional.
“Kita ingin pertanian menjadi jembatan keluar dari kemiskinan. Ini bukan proyek, tapi gerakan kebangsaan,” ucap Amran dalam nada reflektif.
Dari tanah yang sama tempat petani menanam padi, lahirlah harapan baru, sebuah sistem yang tidak sekadar memberi, tapi memberdayakan.
Kementan dan BP Taskin kini berdiri di garis depan perubahan, menegaskan bahwa pertanian bukan sektor belakang, melainkan poros depan bangsa.
MoU ini menjadi babak baru dalam pembangunan inklusif, di mana data bertemu dengan empati, dan kebijakan berpadu dengan nurani.
Dari desa untuk Indonesia, dari sawah untuk kemandirian.
Karena kemakmuran bangsa, sebagaimana dikatakan Amran, “harus tumbuh dari tanah yang sama tempat rakyatnya berpijak.”
(C8N)
#senyuman08
