Crew8 News
Tanah Datar,- Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tanah Datar menggelar Rapat Paripurna Tingkat I Sesi II dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum Fraksi-Fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026, Rabu (5/11/2025), di Ruang Sidang Utama DPRD Tanah Datar, Pagaruyung.
Rapat paripurna dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Tanah Datar, Nurhamdi Zahari, Dt. I.M. Nan Bapayuang Ameh, dan dihadiri oleh Wakil Bupati Tanah Datar, unsur Forkopimda, Ketua Pengadilan Negeri dan Ketua Pengadilan Agama Batusangkar, Rektor UIN Mahmud Yunus, para pimpinan OPD, camat, wali nagari, dan insan pers.
Dalam sambutannya, Ketua DPRD Tanah Datar menyampaikan bahwa forum ini menjadi wadah penting bagi setiap fraksi untuk memberikan pandangan strategis dalam penyempurnaan kebijakan fiskal daerah. Ia menegaskan, semua masukan fraksi merupakan bentuk kontrol politik dan wujud tanggung jawab moral DPRD terhadap masyarakat.
“Rapat paripurna ini adalah ruang aspirasi rakyat. Semua pandangan, kritik, dan saran dari fraksi-fraksi DPRD menjadi masukan berharga bagi pemerintah daerah dalam menyempurnakan Ranperda APBD 2026,” ujar Nurhamdi Zahari.
Sebanyak delapan fraksi DPRD Tanah Datar menyampaikan pandangan umum, yaitu Fraksi PPP, Fraksi Ummat Golkar, Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat, Fraksi Gerindra, Fraksi NasDem, Fraksi PKS, Fraksi PAN, dan Fraksi PKB.
Seluruh fraksi sepakat mendorong terwujudnya APBD yang transparan, efisien, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat.
Fraksi Gerindra menekankan pentingnya efisiensi belanja publik di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar, serta mendorong digitalisasi keuangan daerah dan penguatan investasi produktif.
Fraksi PAN menyoroti pengelolaan PAD, alokasi dana pascabencana Galodo 2024, dan perbaikan infrastruktur dasar.
Fraksi PKS menekankan perlindungan sosial masyarakat, program bajak gratis, dan dukungan BPJS bagi keluarga miskin.
Fraksi NasDem menyoroti defisit anggaran Rp39,85 miliar serta mengingatkan agar belanja tidak terduga Rp10 miliar digunakan secara transparan.
Fraksi PKB mendorong penguatan ekonomi nagari, inovasi PAD, dan pengembangan program unggulan daerah.
Fraksi Perjuangan Nurani Demokrat (PND) menegaskan dukungan pada pelaksanaan RPJMD 2025–2029 dengan visi “Tanah Datar Madani yang Maju dan Berkelanjutan.”
Fraksi PPP menekankan efisiensi fiskal, transparansi dana hibah, dan ketahanan pangan nagari.
Sementara Fraksi Ummat Golkar meminta evaluasi program unggulan daerah dan optimalisasi retribusi pasar serta parkir.
Menutup rapat, Ketua DPRD menyampaikan apresiasi atas pandangan konstruktif seluruh fraksi. Semua masukan tersebut akan menjadi bahan tanggapan dari Pemerintah Kabupaten Tanah Datar dalam Sidang Paripurna berikutnya, dengan agenda Jawaban Bupati atas Pandangan Umum Fraksi-Fraksi DPRD terhadap Ranperda APBD 2026.
“Kita harapkan hasil pembahasan ini menjadi pijakan kuat bagi pemerintah daerah dalam menetapkan APBD yang berorientasi pada kepentingan rakyat dan kemajuan Tanah Datar,” tutup Ketua DPRD.
Rapat paripurna kemudian ditutup dengan ketukan palu tiga kali dan diakhiri dengan ucapan syukur bersama, “Alhamdulillahi Rabbil ‘Alamin.”
(Nano Bojes)
Senyuman08.
