DPR RI Turun ke Lokasi Bencana, DPRD Padang Pariaman Justru Kunker ke Sleman: Publik Geram, Laporan ke BKD Disiapkan
“Pusat Berani Batalkan Agenda, Daerah Malah Wisata Kerja”
Crew8 News
Padang Pariaman – Perbandingan mencolok antara respons pemerintah pusat dan DPR RI dengan DPRD Padang Pariaman dalam menghadapi bencana banjir di Sumatera Barat memicu gelombang kritik yang semakin keras. Ketika para pejabat pusat memilih membatalkan sejumlah agenda penting demi turun langsung ke daerah terdampak, sebagian anggota DPRD Padang Pariaman justru memilih terbang ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk kunjungan kerja.
Kontras ini menimbulkan reaksi publik yang tidak hanya keras, tetapi juga bernada satire. Banyak pihak menilai alasan “agenda sudah terjadwal” yang digunakan DPRD Padang Pariaman sebagai dalih berangkat kunker adalah alasan yang “tak masuk akal dan seperti dibuat-buat saja”, terlebih di saat masyarakat sedang memulihkan diri dari bencana.
Seorang tokoh masyarakat yang enggan disebutkan namanya menilai DPRD Padang Pariaman telah menunjukkan prioritas yang keliru dan tidak peka terhadap penderitaan warga.
“Pemerintah pusat saja berani ambil risiko membatalkan agenda penting dan turun langsung ke lokasi bencana. Kok DPRD Padang Pariaman malah wisata kerja? Ini logika macam apa?” ujarnya dengan nada satir.
Ia menambahkan bahwa tindakan tersebut seolah menunjukkan bahwa agenda luar daerah lebih penting ketimbang memastikan warganya selamat.
“Rakyat berjuang menguras lumpur, sementara wakil rakyatnya menguras anggaran perjalanan dinas. Ironis? Tidak. Ini komedi politik,” katanya.
Reaksi keras juga datang dari kelompok mahasiswa. Mereka menilai DPRD telah gagal memahami bahwa kehadiran wakil rakyat di saat bencana merupakan bagian dari tanggung jawab moral, bukan sekadar simbolik.
“Kalau alasannya jadwal sudah dibuat sejak lama, apakah bencana juga harus membuat janji dulu agar dewan mau peduli?” ujar seorang aktivis mahasiswa dengan sinis.
Para mahasiswa menyebut sudah mulai merumuskan langkah aksi, baik dalam bentuk kritik terbuka maupun permintaan klarifikasi resmi kepada pimpinan DPRD.
Sejumlah tokoh masyarakat mengonfirmasi rencana untuk melaporkan tindakan anggota DPRD yang tetap melakukan kunker saat daerahnya terdampak bencana ke Badan Kehormatan Dewan (BKD). Mereka menilai tindakan ini masuk kategori pelanggaran etika berat.
“Kami percaya BKD tidak buta. Ini jelas pelanggaran moral. Kalau bukan momen bencana yang bisa menguji empati wakil rakyat, lalu kapan lagi?” ungkap seorang tokoh lainnya yang juga enggan disebutkan namanya.
Ia menambahkan bahwa perilaku ini bisa menjadi preseden buruk jika tidak segera ditertibkan.
“Kalau dibiarkan, nanti setiap bencana justru jadi alasan untuk kabur dari tanggung jawab dengan kedok kunker. Jangan sampai DPRD jadi lembaga pariwisata berbudget APBD.”
Sebelumnya, Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, berdalih bahwa kunjungan kerja ke Sleman telah dijadwalkan jauh hari dan sulit dibatalkan. Namun dasar alasan tersebut ditanggapi publik sebagai retorika yang tidak relevan dengan situasi darurat.
“Kalau DPR RI saja bisa batalkan agenda mendadak demi rakyat, masa DPRD Padang Pariaman tidak bisa? Ukurannya apa? Tingkat empati atau tingkat kelas hotel yang sudah dipesan?” kritik seorang warga melalui pesan yang beredar di grup-grup komunitas lokal.
Dengan pemulihan banjir yang masih berjalan dan kebutuhan warga yang tetap mendesak, pilihan kunker di tengah bencana ini diperkirakan akan memperburuk persepsi publik terhadap DPRD Padang Pariaman.
Sejumlah tokoh masyarakat menilai bahwa kegagalan menunjukkan empati ini justru dapat menjadi krisis kepercayaan yang lebih besar dibandingkan dampak banjir itu sendiri.
“Rakyat bisa memaafkan alam, tapi belum tentu memaafkan pejabat yang abai,” ujar salah satu tokoh tersebut.
(C8N)
#senyuman08
