Crew8 News
Jakarta, 14/12,- Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramdhani mengintensifkan lobi kebijakan ke pemerintah pusat guna memastikan kepentingan pembangunan Kabupaten Dharmasraya terintegrasi ke dalam agenda nasional. Langkah tersebut dilakukan melalui rangkaian kunjungan strategis ke sejumlah kementerian dan lembaga negara, menyusul penyerahan bantuan kemanusiaan bagi korban banjir bandang yang dilakukan di Kota Padang.
Roadshow ini mencerminkan upaya politik Pemerintah Kabupaten Dharmasraya untuk mengamankan dukungan regulasi, fiskal, dan pembiayaan pusat di tengah kompetisi antar daerah dalam mengakses sumber daya negara. Sejumlah institusi kunci yang ditemui antara lain Badan Pengelola BUMN, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Pertanian, serta Badan Gizi Nasional.
Dalam pertemuan dengan Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Annisa melobi dukungan permodalan bagi pembentukan BUMD Pangan Dharmasraya. BUMD ini diproyeksikan menjadi instrumen strategis daerah untuk mengambil peran lebih besar dalam rantai nilai komoditas pangan dan perkebunan, khususnya sawit plasma. Upaya tersebut juga dimaksudkan untuk memperkuat posisi tawar daerah terhadap korporasi besar serta menekan ketimpangan distribusi keuntungan antara pusat, pelaku usaha, dan petani.
Langkah lobi berlanjut ke Bappenas, di mana Annisa bertemu Menteri PPN/Kepala Bappenas Prof. Rachmat Pambudy. Dalam pertemuan ini, Dharmasraya didorong agar masuk sebagai lokasi prioritas hilirisasi kelapa sawit nasional, hingga menghasilkan produk turunan minyak goreng. Selain aspek industri, Annisa menekankan pentingnya perlindungan petani plasma dan penggunaan teknologi berkelanjutan sebagai prasyarat dukungan daerah terhadap agenda hilirisasi nasional. Pertemuan tersebut juga menjadi forum tindak lanjut agar sejumlah program strategis di Dharmasraya dapat masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN).
Dari sisi tata kelola fiskal, Annisa melakukan lobi ke Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Dalam pertemuan dengan Dirjen Agus Fatoni, ia mendorong percepatan persetujuan BUMD serta fleksibilitas kebijakan keuangan daerah. Pemerintah daerah menilai kepastian regulasi fiskal dari pusat menjadi faktor penentu dalam menarik investasi dan menjaga stabilitas pembiayaan pembangunan.
Di sektor sosial, lobi dilakukan ke Badan Gizi Nasional. Kepada Wakil Kepala BGN Irjen (Pol.) Sony Sanjaya, Annisa melaporkan hambatan implementasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di lapangan, termasuk temuan dapur fiktif yang menghambat pemerataan manfaat program, khususnya di wilayah 3T. Annisa mendorong intervensi pusat agar MBG di Dharmasraya tidak hanya menjadi program bantuan, tetapi juga instrumen penggerak ekonomi lokal.
Rangkaian lobi ditutup dengan pertemuan bersama Direktorat Jenderal Lahan dan Irigasi Kementerian Pertanian. Annisa menekan pentingnya dukungan pusat terhadap optimalisasi lahan pertanian Dharmasraya agar mampu mewujudkan sistem tiga kali tanam per tahun. Program ini diposisikan sebagai kontribusi konkret daerah terhadap agenda ketahanan pangan nasional.
Melalui rangkaian pertemuan tersebut, Annisa Suci Ramdhani menegaskan strategi politik pemerintahannya: membawa kepentingan daerah masuk ke pusat pengambilan keputusan nasional. Di tengah dinamika kebijakan nasional dan keterbatasan fiskal daerah, lobi aktif ke pusat dipandang sebagai kunci untuk memastikan Dharmasraya tidak tertinggal dalam distribusi program strategis dan sumber daya negara.
(C8N)
#senyuman08
