Crew8 News
PADANG,- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) melakukan percepatan penanganan dampak bencana hidrometeorologi melalui langkah-langkah teknis terpadu yang difokuskan pada pemulihan fungsi sungai, perlindungan infrastruktur sumber daya air, serta mitigasi risiko banjir lanjutan.
Kepala Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi (SDABK) Provinsi Sumbar, Rifda Suriani, menyampaikan bahwa sejak ditetapkannya status tanggap darurat bencana tingkat provinsi pada 25 November 2025, Pemprov Sumbar telah mengerahkan 35 unit alat berat dan memasang 940 geobag di lokasi-lokasi prioritas terdampak banjir dan banjir bandang.
“Penanganan difokuskan pada kegiatan normalisasi sungai, pengerukan sedimen, penguatan tebing sungai, serta pemulihan jaringan irigasi terdampak. Seluruh alat berat yang dikerahkan telah beroperasi sejak awal masa tanggap darurat,” ujar Rifda Suriani di Padang, Sabtu (13/12/2025).
Ia menjelaskan, penempatan alat berat dilakukan berdasarkan hasil asesmen teknis lapangan dan pemetaan tingkat kerusakan infrastruktur. Distribusi alat berat saat ini meliputi Kota Padang sebanyak 22 unit, Kabupaten Padang Pariaman dua unit, Kabupaten Pesisir Selatan empat unit, Kabupaten Solok dua unit, dan Kabupaten Agam lima unit.
“Prioritas lokasi ditentukan berdasarkan tingkat sedimentasi, penyempitan alur sungai, serta potensi ancaman terhadap permukiman dan infrastruktur vital,” jelasnya.
Untuk penanganan terbaru, Pemprov Sumbar menurunkan tiga unit alat berat di kawasan Batu Busuak, Kecamatan Pauh, Kota Padang. Kegiatan yang dilakukan meliputi pengerukan material sisa banjir bandang, penataan ulang penampang sungai, serta pengamanan tebing sementara menggunakan geobag.
Menurut Rifda, bencana hidrometeorologi yang dipicu oleh intensitas curah hujan tinggi telah berdampak langsung terhadap sistem pengelolaan sumber daya air. Data sementara mencatat sebanyak 24 unit bendung irigasi mengalami kerusakan dengan berbagai tingkat keparahan, disertai kerusakan bangunan pengaman tebing (seawall) dan jaringan irigasi.
“Secara akumulatif, panjang kerusakan seawall mencapai sekitar 6,9 kilometer, sedangkan jaringan irigasi yang terdampak mencapai 3,5 kilometer. Penanganan darurat telah dilakukan untuk memastikan fungsi pengendalian banjir dan layanan irigasi tetap berjalan,” ungkapnya.
Ia menambahkan, tahapan pemulihan infrastruktur dilakukan secara berjenjang, dimulai dari penanganan darurat, rehabilitasi sementara, hingga perencanaan rekonstruksi permanen yang akan disesuaikan dengan hasil kajian teknis dan ketersediaan anggaran.
Mengingat skala kerusakan yang cukup luas, Pemprov Sumbar memperkuat koordinasi lintas sektor dengan Balai Wilayah Sungai di bawah Kementerian Pekerjaan Umum serta BUMN Karya untuk optimalisasi dukungan peralatan dan sumber daya teknis.
“Sinergi ini penting untuk mempercepat pemulihan fungsi sungai dan infrastruktur pengendali banjir. Beberapa alat berat yang beroperasi di lapangan merupakan dukungan dari BUMN Karya, termasuk dua unit di Batu Busuak yang berasal dari Hutama Karya Infrastruktur,” kata Rifda.
Pemprov Sumbar menegaskan bahwa seluruh langkah teknis yang dilakukan bertujuan tidak hanya memulihkan dampak bencana, tetapi juga memperkuat ketahanan infrastruktur sumber daya air guna mengurangi risiko bencana serupa di masa mendatang.
(C8N)
#senyuman08
