Crew8 News
Koto Baru — Pemerintah Kabupaten Solok memaparkan perkembangan penanganan pascabencana dalam Rapat Percepatan Penginputan Data Kebencanaan dan Penyusunan Dokumen Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Rapat ini dipimpin langsung oleh Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Sumbar Arry Yuswandi dan Sekretaris Utama BNPB Dr. Rustian, S.Si, A.Pt, serta diikuti oleh 16 kepala daerah terdampak bencana di Sumatera Barat.
Dari Kabupaten Solok, rapat diikuti secara daring oleh Bupati Solok Jon Firman Pandu, Sekretaris Daerah Medison, Kepala Pelaksana BPBD Khairul, Kepala Bapelitbang Nafri, Kepala Diskominfo Susi Sofianti Saidani, serta jajaran perangkat daerah teknis terkait. Kegiatan berlangsung di Ruang Rapat PTSPNaker Koto Baru, Kamis malam (25/12/2025).
Rapat tersebut bertujuan mempercepat proses pendataan kebencanaan secara terpadu dan akurat, sekaligus mendorong percepatan penyusunan dokumen R3P yang menjadi instrumen utama dalam penanganan pascabencana dan syarat pengusulan bantuan rehabilitasi serta rekonstruksi kepada pemerintah pusat melalui BNPB.
Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah menekankan pentingnya sinergi lintas pemerintahan serta komitmen kepala daerah dalam melengkapi dan menginput data kebencanaan secara tepat waktu. Menurutnya, validitas dan kelengkapan data menjadi faktor penentu keberhasilan program pemulihan pascabencana.
“Dokumen R3P hanya bisa disusun dengan baik apabila didukung data yang valid dan terverifikasi. Ini penting agar program rehabilitasi dan rekonstruksi benar-benar tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat terdampak,” ujar Mahyeldi.
Mahyeldi juga meminta seluruh pemerintah daerah terdampak untuk terus berkoordinasi aktif dengan pemerintah provinsi dan BNPB, sehingga proses verifikasi hingga pelaksanaan program pemulihan dapat berjalan lebih cepat dan terukur.
Dalam rapat tersebut, Sekretaris Daerah Kabupaten Solok Medison menyampaikan laporan kondisi terkini wilayah Kabupaten Solok pascabencana. Ia menjelaskan bahwa meskipun pemerintah daerah telah menetapkan status transisi dari darurat ke pemulihan, kondisi di lapangan masih membutuhkan penanganan berkelanjutan.
“Walaupun status transisi telah ditetapkan, cuaca hingga saat ini masih belum sepenuhnya bersahabat dan terdapat perkembangan-perkembangan baru di lapangan yang memerlukan perhatian serius,” kata Medison.
Medison juga menyampaikan apresiasi kepada BNPB atas dukungan yang telah diberikan kepada Kabupaten Solok dalam penanganan pascabencana. Dukungan tersebut antara lain berupa penambahan empat unit alat berat serta pembangunan sumur bor di 18 titik lokasi terdampak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
“Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan BNPB, khususnya tambahan alat berat dan pembangunan sumur bor yang sangat membantu proses pemulihan dan pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat terdampak,” ujarnya.
Lebih lanjut, Medison mengungkapkan bahwa Pemerintah Kabupaten Solok telah menyelesaikan tahapan verifikasi untuk pembangunan hunian tetap (huntap) bagi warga terdampak bencana di Nagari Saniang Baka, Kecamatan Junjung Sirih.
“Untuk pembangunan hunian tetap, kami telah memperoleh lahan seluas sekitar satu hektare yang dihibahkan oleh niniak mamak Nagari Saniang Baka. Ini menjadi langkah penting dalam mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pascabencana,” jelasnya.
Melalui rapat ini, Pemerintah Kabupaten Solok menegaskan komitmennya untuk mempercepat pendataan kebencanaan, menyelesaikan dokumen R3P secara komprehensif, serta memperkuat koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dan BNPB guna memastikan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berjalan efektif, berkelanjutan, dan berpihak pada masyarakat terdampak.
(C8N)
#senyuman08
