Crew8 News BANDUNG — Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi (KDM) mengusulkan agar Program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya berfokus pada pemenuhan gizi pelajar, tetapi juga menjadi instrumen penguatan ekonomi lokal dengan menyerap langsung produk-produk petani daerah.
Dalam rapat koordinasi pelaksanaan MBG, Dedi menegaskan pentingnya membangun rantai pasok yang melibatkan petani lokal, mulai dari telur, beras, ikan, hingga sayuran, agar perputaran uang tidak terpusat pada segelintir pihak.
“MBG ini harus melahirkan manfaat besar. Bukan hanya anak-anak sehat, tapi ekonomi masyarakat juga bergerak,” ujar Dedi.
Selain penyerapan produk petani, KDM juga mendorong sekolah-sekolah agar berperan aktif dalam menghasilkan sebagian kebutuhan pangan MBG melalui kegiatan produktif siswa, seperti beternak ayam dan berkebun.
Menurut Dedi, aktivitas tersebut sejalan dengan kurikulum pendidikan, khususnya pada mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), yang memuat pembelajaran tentang ekosistem, pertanian, dan peternakan.
“Anak-anak sekolah didorong untuk memelihara ayam, menanam sayur, menanam pisang, bahkan menanam padi. Itu bagian dari pembelajaran, karena di sekolah ada pelajaran IPA,” katanya.
Ia menilai, pemanfaatan lahan sekolah untuk kegiatan pertanian dapat menjadi sarana pembelajaran kontekstual sekaligus membangun kerangka berpikir produktif siswa. Kegiatan tersebut juga dapat dikembangkan sebagai bentuk outing class yang mendidik dan aplikatif.
“Saya menyarankan halaman-halaman sekolah digunakan menjadi tempat produktivitas pertanian. Sayur-sayuran bisa ditanam di sekolah,” ujar Dedi.
Lebih jauh, KDM menekankan bahwa pelaksanaan MBG merupakan program kolaboratif lintas pemerintahan, mulai dari pemerintah pusat, provinsi, kabupaten/kota, hingga desa dan kelurahan. Karena itu, implementasinya harus berdampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.
“MBG ini program bersama dari pusat sampai desa. Maka pelaksanaannya harus melahirkan manfaat ekonomi yang nyata,” kata Dedi.
Dedi optimistis pelaksanaan MBG di Jawa Barat mampu mewujudkan tujuan tersebut. Ia menyebut, dalam rapat koordinasi telah disepakati sejumlah poin penting, salah satunya terkait pengelolaan dana MBG yang mencapai Rp54 triliun.
“Dana Rp54 triliun dari Badan Gizi Nasional (BGN) untuk pelaksanaan MBG, salah satunya akan menggunakan jasa bank daerah,” ujarnya.
Selain itu, petani lokal didorong untuk menjadi pemasok langsung kebutuhan MBG melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tanpa melalui rantai distribusi yang panjang.
“Petani telur, beras, ikan, sayuran bisa langsung menjual ke layanan MBG. Jadi uang tidak hanya beredar di beberapa tangan saja,” ucapnya.
Menurut Dedi, skema tersebut berpotensi meningkatkan produktivitas petani di berbagai daerah karena harga bahan pokok menjadi lebih kompetitif, sementara petani memperoleh insentif yang lebih tinggi.
“Itu bisa membuat harga lebih kompetitif dan petani mendapat insentif tinggi karena menjual langsung,” kata Dedi.
Ia berharap, dengan keterlibatan sekolah, petani, dan lembaga keuangan daerah, program MBG di Jawa Barat tidak hanya menjadi program bantuan sosial, tetapi juga motor penggerak ekonomi rakyat berbasis pendidikan dan ketahanan pangan lokal.
(C8N)
#senyuman08
