Crew8 News
Padang — Tokoh masyarakat Sumatera Barat yang juga politisi Partai Gerindra, Bachtul Bachtiar, mengapresiasi kolaborasi antara Kapolda Sumbar, Pemerintah Provinsi, serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dalam mendorong percepatan legalisasi Izin Pertambangan Rakyat (IPR). Sinergi tersebut dinilai menjadi langkah konkret menghapus stigma negatif terhadap para pemodal dan pekerja tambang rakyat yang selama ini kerap dipersepsikan sebagai pelaku aktivitas ilegal.
Menurut Bachtul, hadirnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2025 menjadi titik balik penting dalam penataan sektor pertambangan rakyat. Regulasi itu, kata dia, menegaskan pengakuan negara terhadap masyarakat yang menggantungkan hidup di sektor tambang, sekaligus memberi kedudukan hukum yang setara dengan pelaku usaha di sektor ekonomi lainnya.
“Selama ini masyarakat tambang sering dicap dengan label negatif. Padahal mereka hanya mencari nafkah. Dengan PP 39 ini, negara sudah memberi ruang legal dan derajat yang sama. Ini bentuk keberpihakan pemerintah kepada rakyat kecil,” ujar Bachtul di Padang, Senin.(2/2)
Ia menilai kolaborasi aparat kepolisian, pemerintah daerah, dan Kementerian ESDM menunjukkan pendekatan baru yang lebih persuasif dan solutif, bukan semata penindakan. Pendekatan tersebut dinilai mampu menciptakan kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial di wilayah pertambangan rakyat.
Meski demikian, Bachtul mengingatkan agar pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota tidak gagap dalam menindaklanjuti kebijakan pusat. Menurutnya, selama bertahun-tahun masyarakat terbiasa beroperasi dengan skema nonformal sehingga minim pemahaman mengenai tata kelola, data teknis, serta regulasi pertambangan.
“Di sinilah peran pemerintah daerah sangat penting. Sosialisasi harus masif. Masyarakat perlu didampingi agar paham prosedur, peta wilayah, dan aturan teknis. Jangan dilepas begitu saja,” katanya.
Ia juga menyoroti pentingnya kesiapan data pendukung potensi sumber daya mineral di wilayah yang akan diusulkan sebagai Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR). Tanpa data geologi yang memadai, masyarakat dikhawatirkan mengajukan izin pada lokasi yang tidak produktif sehingga berisiko merugi.
Karena itu, Bachtul mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran untuk survei geologi dan pemetaan kandungan mineral sebelum pengajuan izin dilakukan. Keterlibatan tenaga ahli dinilai krusial untuk memastikan kegiatan tambang rakyat berjalan efektif dan berkelanjutan.
“Tak ada salahnya pemda menghadirkan ahli geologi untuk mensurvei kandungan potensi. Jadi ketika masyarakat mengajukan koordinat izin, mereka sudah dibekali data. Jangan sampai niat baik pemerintah meningkatkan kesejahteraan malah membuat rakyat buntung karena salah perhitungan,” ujarnya.
Selain aspek teknis, Bachtul menekankan pentingnya percepatan birokrasi perizinan. Ia mengingatkan bahwa masyarakat memiliki keterbatasan waktu dan biaya untuk menunggu proses administrasi yang berlarut-larut.
“Kalau prosesnya lambat, kepatuhan masyarakat bisa menurun. Jangan sampai mereka sudah berniat taat hukum, tapi justru terhambat oleh pelayanan yang bertele-tele. Legalitas harus cepat, transparan, dan pasti,” tegasnya.
Menurut dia, percepatan penerbitan IPR bukan hanya soal administrasi, tetapi juga menyangkut kepercayaan publik terhadap negara. Dengan proses yang sederhana dan jelas, masyarakat akan lebih terdorong meninggalkan praktik ilegal dan beralih ke sistem resmi.
Bachtul berharap sinergi antara pemerintah pusat, aparat keamanan, dan pemerintah daerah terus diperkuat agar sektor pertambangan rakyat benar-benar menjadi motor penggerak ekonomi lokal, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sumatera Barat.
“Kalau regulasi sudah berpihak dan daerah sigap menindaklanjuti, tambang rakyat bisa jadi kekuatan ekonomi baru dan jaminan pengendalian lingkungan, bukan lagi sumber masalah,” pungkasnya.
(C8N)
#senyuman08
