Crew 8 News
PESISIR SELATAN,- Kinerja Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pesisir Selatan di bawah kepemimpinan Bupati Hendrajoni dan Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim hingga Mei 2026 dinilai menunjukkan capaian positif pada aspek tata kelola pemerintahan dan administrasi daerah. Namun, sejumlah sektor pelayanan publik dan penguatan ekonomi masyarakat masih menjadi catatan kritis yang perlu dibenahi secara serius.
Salah satu capaian yang mendapat apresiasi ialah keberhasilan Pemkab Pessel meraih peringkat pertama se-Sumatera Barat dalam kategori kedisiplinan penyampaian laporan realisasi fisik dan keuangan Tahun Anggaran 2025. Penghargaan yang diberikan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat pada Februari 2026 itu dinilai menjadi indikator membaiknya tata kelola administrasi dan pengawasan pembangunan daerah.
Selain itu, langkah cepat pemerintah daerah dalam merespons isu sosial terkait investasi wisata di Kawasan Mandeh juga mendapat perhatian publik. Wakil Bupati Risnaldi Ibrahim turun langsung memanggil pihak investor untuk melakukan penyesuaian ornamen bangunan komersial yang sebelumnya menuai polemik di tengah masyarakat. Langkah tersebut dinilai berhasil meredam potensi konflik sosial sekaligus menjaga stabilitas investasi pariwisata daerah.
Pada sektor kebencanaan, Pemkab Pessel melalui BPBD juga aktif melakukan sosialisasi mitigasi bencana hingga ke tingkat nagari. Program edukasi masyarakat terkait ancaman hidrometeorologi dinilai penting mengingat Pesisir Selatan merupakan salah satu daerah rawan bencana di Sumatera Barat.
Di bidang pendidikan, capaian tenaga pendidik Pesisir Selatan pada ajang penghargaan tingkat provinsi menjadi indikator peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kondisi tersebut turut mendukung kenaikan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Pesisir Selatan yang kini mencapai angka 73,72.
Meski demikian, sejumlah indikator pelayanan publik masih menjadi sorotan. Berdasarkan penilaian Ombudsman RI yang dirilis Februari 2026, Pemkab Pessel hanya memperoleh opini “Kualitas Sedang” dengan skor 60,82. Penilaian tersebut menunjukkan pelayanan pada sejumlah organisasi perangkat daerah belum memenuhi standar optimal.
Sorotan juga mengarah ke sektor kesehatan. RSUD M. Zein Painan hanya memperoleh predikat “Cukup” dengan skor 79,40. Keluhan terkait kecepatan pelayanan, fasilitas kesehatan, hingga keterbukaan informasi masih menjadi perhatian masyarakat.
Selain pelayanan publik, tantangan lain yang dihadapi Pemkab Pessel ialah persoalan kemandirian fiskal daerah. Ketergantungan APBD terhadap dana transfer pusat dinilai masih cukup tinggi. Di sisi lain, program hilirisasi komoditas unggulan daerah seperti gambir dan pala dinilai belum berjalan maksimal untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat secara langsung.
Ketua ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Kabupaten Pesisir Selatan, Dedi Rahmanto Putra (DRP) S.IP, menilai capaian administrasi dan stabilitas pemerintahan daerah patut diapresiasi. Namun mantan Ketua DPRD Pesisir Selatan itu mengingatkan agar pemerintah daerah tidak terlena dengan penghargaan administratif semata.
“Ukuran keberhasilan pemerintah bukan hanya laporan keuangan atau penghargaan seremonial, tetapi sejauh mana masyarakat benar-benar merasakan pelayanan yang cepat, mudah, dan berdampak terhadap ekonomi mereka,” ujar DRP.
Ia juga mendorong Pemkab Pessel mempercepat penguatan ekonomi berbasis potensi lokal melalui hilirisasi komoditas unggulan agar ketahanan fiskal daerah semakin kuat dan tidak terus bergantung pada dana transfer pusat.
Menurutnya, momentum awal pemerintahan Hendrajoni-Risnaldi harus dimanfaatkan untuk memperkuat reformasi birokrasi, pelayanan kesehatan, serta pembangunan ekonomi berbasis masyarakat guna menciptakan pembangunan daerah yang lebih merata dan berkelanjutan.
(C8N)
#senyuman08
