Crew 8 News
Pariaman,- Pemerintah Kota Pariaman menunjukkan kinerja proaktif melalui kolaborasi strategis dengan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam menjemput peluang anggaran pusat demi percepatan pembangunan daerah.
Langkah tersebut terlihat saat Wali Kota Pariaman Yota Balad bersama Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy menemui Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy di Jakarta pada 19 Mei 2026 untuk menyerahkan tujuh proposal usulan kegiatan strategis pembangunan Kota Pariaman.
Ketua ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Kota Pariaman, Abdul Rajab, S.H.I., menilai langkah tersebut patut diapresiasi karena menunjukkan adanya sinergi kuat antara pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat dalam memperjuangkan kebutuhan masyarakat daerah.
“Ini menunjukkan Pemko Pariaman tidak pasif menunggu, tetapi aktif menjemput peluang anggaran pusat. Kolaborasi seperti ini penting karena percepatan pembangunan daerah membutuhkan hubungan yang kuat antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat,” ujar Abdul Rajab.
Tujuh proposal yang diajukan ke Bappenas tersebut meliputi pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL), Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST), jalur evakuasi bencana, pembangunan Gedung Seni Kota Pariaman, serta rehabilitasi GOR Rawang dan GOR Pauh.
Menurut Abdul Rajab, usulan pembangunan jalur evakuasi bencana menjadi salah satu agenda paling strategis karena Kota Pariaman berada di kawasan rawan gempa dan tsunami. Infrastruktur mitigasi dinilai menjadi kebutuhan mendesak yang berkaitan langsung dengan keselamatan masyarakat.
Selain sektor infrastruktur, ARUN juga mengapresiasi sejumlah capaian Pemerintah Kota Pariaman dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik. Kota Pariaman sebelumnya tercatat sebagai salah satu daerah dengan pengendalian inflasi terbaik nasional berdasarkan penilaian Kemendagri.
Pemko Pariaman juga berhasil meraih predikat Zona Hijau dengan Kualitas Tertinggi dari Ombudsman RI terkait kepatuhan standar pelayanan publik serta penghargaan Terbaik II dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tingkat Provinsi Sumatera Barat.
Di sisi lain, Abdul Rajab menilai kebijakan Pemko Pariaman dalam memperjuangkan formasi tenaga Non-ASN dan peningkatan kesejahteraan tenaga honorer juga menjadi langkah positif yang berdampak langsung terhadap stabilitas pelayanan pemerintahan.
Meski demikian, ARUN Kota Pariaman tetap memberikan sejumlah catatan kritis terhadap arah pembangunan daerah.
ARUN menilai tingginya ketergantungan terhadap dana pusat masih menjadi tantangan serius bagi Kota Pariaman. Pemerintah daerah didorong lebih kreatif menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD), terutama melalui optimalisasi sektor pariwisata, ekonomi kreatif, pengelolaan aset daerah, dan retribusi jasa usaha.
“Kota Pariaman memiliki potensi wisata dan ekonomi pesisir yang besar. Kemandirian fiskal harus mulai diperkuat agar pembangunan tidak terus bergantung pada transfer pusat,” tegas Abdul Rajab.
Selain itu, ARUN juga menyoroti lemahnya pemeliharaan aset daerah, terutama fasilitas olahraga seperti GOR Rawang dan GOR Pauh yang kembali membutuhkan rehabilitasi. Menurutnya, pembangunan fisik harus diiringi sistem maintenance yang baik agar aset publik tetap terjaga dan tidak menjadi beban anggaran berulang.
ARUN turut meminta Pemko Pariaman mempercepat ritme penyerapan APBD agar pelaksanaan program pembangunan lebih efektif dan memberikan dampak nyata terhadap perputaran ekonomi masyarakat.
Abdul Rajab menegaskan bahwa kritik tersebut merupakan bentuk dukungan konstruktif agar pembangunan Kota Pariaman berjalan lebih terarah, berkelanjutan, dan benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
(C8N)
#senyuman08
