Crew 8 News
PASAMAN BARAT,- Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat di bawah kepemimpinan Bupati Yulianto dan Wakil Bupati M. Ihpan dinilai menunjukkan sejumlah capaian positif dalam pengelolaan pemerintahan dan stabilitas fiskal daerah. Namun di sisi lain, masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi perhatian publik, terutama terkait efektivitas penyerapan anggaran dan optimalisasi potensi daerah.
Ketua ARUN (Advokasi Rakyat Untuk Nusantara) Kabupaten Pasaman Barat, Danil Mulia SH, menilai langkah Pemkab Pasaman Barat dalam menjaga struktur keuangan daerah tetap sehat layak diapresiasi. Menurutnya, keberhasilan menetapkan RAPBD 2026 sebesar Rp1,13 triliun tanpa defisit mencerminkan kehati-hatian pemerintah dalam menjaga stabilitas fiskal daerah.
“Di tengah tekanan ekonomi dan ketidakpastian global, kemampuan Pemkab Pasaman Barat menjaga RAPBD tetap zero deficit merupakan langkah positif. Ini menunjukkan adanya kontrol fiskal yang cukup baik,” ujar Danil Mulia.
Selain itu, ARUN juga menilai respons cepat pemerintah daerah dalam penanganan bencana banjir dan longsor melalui pencairan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) sebesar Rp 6,6 miliar patut diapresiasi karena menyentuh langsung kebutuhan masyarakat terdampak.
Di sektor pangan, Danil menilai langkah Bupati Yulianto yang aktif melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait antisipasi musim kemarau panjang menunjukkan keseriusan daerah dalam menjaga ketahanan pangan dan stabilitas produksi pertanian.
“Pasaman Barat tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan sawit. Ketahanan pangan juga mulai diperhatikan serius, terutama dalam menjaga pasokan beras lokal dan irigasi pertanian,” katanya.
ARUN juga memberikan apresiasi terhadap capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang kembali diraih Pemkab Pasaman Barat dari BPK RI untuk kesembilan kali berturut-turut atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).
Namun demikian, Danil menegaskan bahwa capaian administratif tersebut tidak boleh membuat pemerintah lengah terhadap persoalan riil di lapangan. Salah satu yang menjadi sorotan adalah masih tingginya sisa lebih penggunaan anggaran (SiLPA) yang dinilai mencerminkan belum optimalnya realisasi program pembangunan.
“Kalau anggaran terlalu besar mengendap di kas daerah, masyarakat tentu bertanya. Infrastruktur yang seharusnya bisa dibangun lebih cepat justru tertunda. Ini harus menjadi evaluasi serius,” tegasnya.
ARUN juga menyoroti adanya beberapa program Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik yang tidak terealisasi akibat kendala teknis pelaksanaan di tingkat OPD. Kondisi tersebut dinilai mencerminkan masih lemahnya kapasitas manajerial dan koordinasi birokrasi.
Menurut Danil, pemerintah daerah perlu melakukan evaluasi menyeluruh terhadap OPD yang dinilai lamban dalam mengeksekusi program strategis, terutama program yang bersumber dari pemerintah pusat.
Selain itu, struktur pendapatan daerah juga menjadi perhatian. Hingga kini, Pasaman Barat masih sangat bergantung pada dana transfer pusat yang mencapai sekitar Rp967,1 miliar, sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru berada di kisaran Rp161,46 miliar.
“Sebagai daerah penghasil sawit besar di Sumatera Barat, Pasaman Barat seharusnya mulai serius mendorong hilirisasi perkebunan dan penguatan sektor ekonomi produktif lainnya. Potensi PAD masih sangat terbuka,” kata Danil.
Ia menambahkan, pengembangan sektor pariwisata bahari, UMKM berbasis perkebunan, hingga penguatan koperasi petani sawit dapat menjadi alternatif untuk memperkuat kemandirian fiskal daerah.
ARUN menilai tantangan utama Pasaman Barat saat ini bukan hanya menjaga stabilitas anggaran, tetapi memastikan seluruh program pembangunan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat secara langsung dan merata.
(C8N)
#senyuman08
