CREW 8 NEWS | JAKARTA
Ketua Umum Pimpinan Nasional Forum Asta Cita Indonesia, Hasbi, mengkritik pernyataan Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi yang menyinggung kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat dari 2029. Pernyataan itu dinilai tidak etis karena pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang berfokus menjalankan program pembangunan nasional.
“Pernyataan Budi Arie tidak etis disampaikan ketika pemerintah sedang fokus membangun Indonesia, sementara Pemilu 2029 masih lama. Semua pihak seharusnya menjaga stabilitas dan memberikan kesempatan kepada pemerintah menuntaskan program pembangunan,” kata Hasbi dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).
Polemik bermula dari beredarnya potongan video Budi Arie dalam kegiatan organisasi yang turut dihadiri Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Dalam rekaman tersebut, Budi Arie menyampaikan insting politiknya mengenai kemungkinan momentum politik berlangsung lebih cepat dari 2029. Ia juga mempertanyakan kesiapan menghadapi kemungkinan percepatan Pemilu.
Budi Arie kemudian meminta maaf kepada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman. Ia menegaskan pernyataan tersebut merupakan analisis dan tanggung jawab pribadinya serta tidak berkaitan dengan Joko Widodo. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika itu juga menyatakan siap menerima konsekuensi atas ucapannya.
Hasbi menghargai klarifikasi dan permintaan maaf tersebut. Namun, menurut dia, penjelasan itu tidak serta-merta menghapus dampak politik dan beragam persepsi yang telanjur berkembang di tengah masyarakat.
“Walaupun kemudian disebut sebagai analisis pribadi, sangat tidak elok hal tersebut disampaikan dalam kegiatan resmi organisasi yang dihadiri mantan presiden. Pak Jokowi pernah mengemban mandat pemerintahan berdasarkan konstitusi, sedangkan Budi Arie juga pernah menjadi menteri. Setiap pernyataan mereka di forum resmi memiliki bobot dan konsekuensi politik,” ujarnya.
Hasbi yang, berdasarkan penelusuran redaksi, merupakan bagian dari kelompok aktivis mahasiswa Yogyakarta dalam gerakan Reformasi 1998, menilai analisis tentang kemungkinan Pemilu berlangsung lebih cepat mudah menimbulkan penafsiran berbeda.
Pernyataan itu, kata dia, dapat dipersepsikan seolah-olah terdapat agenda perubahan politik sebelum pemerintahan yang sah menyelesaikan masa jabatannya. Meski demikian, Hasbi mengingatkan bahwa hubungan antara pernyataan tersebut dengan agenda politik tertentu tidak boleh disimpulkan tanpa bukti.
“Pendapat yang dapat ditafsirkan membuka jalan bagi perubahan kekuasaan di luar jadwal dan mekanisme konstitusional tidak pantas disampaikan secara serampangan. Apalagi pernyataan itu disampaikan mantan pejabat negara di hadapan mantan presiden. Situasi tersebut wajar memunculkan beragam persepsi di tengah masyarakat dan kalangan politik,” katanya.
Hasbi juga menyoroti waktu penyampaian pernyataan tersebut yang berdekatan dengan rencana demonstrasi di depan Gedung DPR RI pada 27 Agustus 2026. Aksi itu membawa tuntutan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset dan pemberatan hukuman bagi pelaku korupsi.
“Pernyataan itu terlontar menjelang rencana aksi 27 Agustus. Momentumnya sangat sensitif sehingga wajar apabila kemudian memicu polemik. Jangan sampai pernyataan tersebut ditafsirkan sebagai sinyal untuk membelokkan tuntutan demonstrasi,” tegasnya.
Menurut Hasbi, peserta aksi harus mempertahankan fokus pada agenda pemberantasan korupsi. Koordinator dan massa diminta mewaspadai penyusup, menolak provokasi, menjaga fasilitas umum, serta tidak membiarkan aksi bergeser menjadi tuntutan pergantian kekuasaan atau agenda politik lain yang tidak relevan.
“Pemerintah, DPR, dan rakyat pada dasarnya berada dalam satu napas untuk memberantas korupsi. Pemerintah mendukung, DPR sedang membahas RUU Perampasan Aset, sedangkan masyarakat turun mengawal. Jangan biarkan momentum itu digunakan pihak tertentu untuk menciptakan kekacauan,” ujarnya.
Hasbi berpandangan pemerintahan Prabowo sedang berupaya mengarahkan pembangunan kepada amanat UUD 1945 dan nilai-nilai Pancasila. Upaya itu, menurut dia, terlihat dalam kebijakan ketahanan pangan, kemandirian energi, penguatan ekonomi rakyat, dan pembangunan berkelanjutan.
“Energi bangsa semestinya diarahkan untuk mengawal pembangunan, memperkuat ekonomi rakyat, memberantas korupsi, dan memastikan RUU Perampasan Aset diselesaikan. Bukan dihabiskan untuk spekulasi politik mengenai kontestasi yang waktunya masih lama,” katanya.
Hasbi menegaskan, dukungan terhadap pemerintah tidak berarti menghilangkan sikap kritis. Pemerintah tetap harus diawasi dan dikoreksi, tetapi kritik harus berbasis fakta, menyasar substansi kebijakan, dan disampaikan melalui mekanisme demokratis.
“Negara tidak berjalan berdasarkan insting politik, melainkan berdasarkan konstitusi. Seluruh elite harus menjaga ucapan, menghormati mandat rakyat, dan memberikan kesempatan kepada pemerintahan Presiden Prabowo bekerja sampai masa jabatan yang ditetapkan konstitusi,” tutup Hasbi.
Budi Arie telah menyampaikan permohonan maaf dan menegaskan ucapannya merupakan analisis pribadi yang tidak mewakili sikap Joko Widodo.
(C8N)
#senyuman08
