CREW 8 NEWS | KABUPATEN SOLOK – Belum adanya jawaban tertulis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Solok atas laporan dugaan penutupan saluran irigasi sekunder Banda Kuok, Nagari Cupak, Kecamatan Gunung Talang, memunculkan pertanyaan mengenai tindak lanjut pengaduan masyarakat petani.
Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A) Alam Bahagia Cupak mengaku hingga Sabtu (21/11/2026) belum menerima surat balasan dari instansi tersebut, meskipun laporan resmi telah disampaikan pada Jumat (6/11/2026).
Pengurus P3A menegaskan, surat yang mereka sampaikan bukan sekadar pemberitahuan administratif, melainkan permintaan penanganan terhadap persoalan infrastruktur pengairan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat petani.
“Kami memasukkan surat secara resmi. Tentunya, sebagai sebuah kelembagaan petani, kami juga membutuhkan penjelasan tertulis dari dinas terkait. Ini menyangkut akses air yang dibutuhkan masyarakat petani,” ungkap pengurus P3A Alam Bahagia Cupak.
Mereka mempertanyakan saluran pengaduan yang harus ditempuh apabila persoalan infrastruktur pertanian yang dilaporkan secara kelembagaan tidak mendapatkan kejelasan.
“Apalagi itu merupakan irigasi sekunder yang sangat vital. Kalau hal seperti ini diabaikan oleh pemerintah, ke mana kami masyarakat petani akan mengadu?” ujarnya.
Sebelumnya, P3A Alam Bahagia Cupak menyampaikan surat bernomor 006/P3A-ABC/XI/2026 tertanggal 3 November 2026 kepada Bupati Solok melalui Kepala Bidang Sumber Daya Air DPUPR Kabupaten Solok.
Dalam pengaduan tersebut, P3A melaporkan dugaan penutupan saluran irigasi yang disebut telah dicor dan di atasnya berdiri bangunan rumah tinggal. Akses pematang atau bandar irigasi yang selama ini dimanfaatkan petani sebagai jalan usaha tani juga dilaporkan tertutup sepanjang kurang lebih 50 meter.
Dokumen pengaduan mencantumkan tujuh kelompok tani dengan akumulasi luas lahan sekitar 185,9 hektare. Data tersebut masih memerlukan verifikasi terhadap luas areal layanan dan kondisi aktual jaringan irigasi.
Persoalan ini menjadi penting karena jaringan irigasi sekunder merupakan bagian dari sistem distribusi air menuju jaringan tersier dan lahan pertanian.
Apabila fungsi saluran terganggu, dampaknya berpotensi menjalar pada distribusi air, kegiatan pemeliharaan, hingga keberlangsungan produksi pertanian.
BERTENTANGAN DENGAN SEMANGAT OPTIMALISASI LAHAN
Pemerintah pusat melalui Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2025 mengamanatkan percepatan pembangunan, peningkatan, rehabilitasi, serta operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi untuk mendukung swasembada pangan.
Kebijakan tersebut menempatkan pemerintah pusat dan daerah dalam tanggung jawab koordinasi sesuai kewenangan masing-masing.
Program Optimalisasi Lahan (Oplah) yang diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian juga membutuhkan dukungan infrastruktur pengairan yang berfungsi secara berkelanjutan.
Karena itu, keberadaan jaringan irigasi yang sudah dibangun harus dipastikan tetap terpelihara dan tidak kehilangan fungsi akibat perubahan fisik yang tidak sesuai ketentuan.
Dari aspek regulasi, PP Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi mengatur tanggung jawab operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi sesuai kewenangan pemerintah. Pasal 60 ayat (4) juga mengatur larangan mendirikan bangunan di dalam, di atas, atau melintasi saluran irigasi tanpa izin sesuai kewenangan.
Sementara itu, UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, khususnya Pasal 44 ayat (3), mengatur kewajiban penyelenggara menanggapi pengaduan masyarakat paling lambat 14 hari sejak diterima, sekurang-kurangnya mengenai lengkap atau tidaknya materi pengaduan.
DPUPR DIMINTA MEMBERIKAN KEJELASAN
Ada sejumlah hal yang membutuhkan penjelasan DPUPR Kabupaten Solok, mulai dari status kewenangan jaringan, kondisi fisik saluran, keberadaan bangunan, hingga kepastian akses pemeliharaan.
Informasi P3A mengenai dugaan pembangunan jaringan melalui APBD dengan kegiatan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) juga perlu ditelusuri melalui dokumen perencanaan dan pelaksanaan anggaran.
Dalam laporannya, P3A turut menyebut nama Dedi Fajar Ramli, S.H., anggota DPRD Kabupaten Solok, dalam kaitan informasi mengenai pembangunan rumah di lokasi yang dipersoalkan.
Penyebutan nama tersebut merupakan bagian dari laporan masyarakat dan bukan bukti pelanggaran. Klarifikasi pihak bersangkutan serta pemeriksaan dokumen pertanahan dan perizinan diperlukan untuk memperoleh gambaran objektif.
Belum ada dasar untuk menyimpulkan bahwa pemerintah daerah sengaja mengabaikan laporan atau terpengaruh kedudukan pihak yang disebut.
Namun, transparansi pemeriksaan menjadi penting agar tidak berkembang persepsi adanya perlakuan berbeda dalam penanganan pengaduan masyarakat.
Pemerintah Kabupaten Solok, khususnya DPUPR, kini diharapkan memberikan penjelasan resmi sekaligus memastikan apakah pemeriksaan lapangan telah dilakukan.
Bagi petani, persoalan ini bukan semata-mata urusan administrasi. Mereka membutuhkan kepastian bahwa jaringan pengairan yang menopang kegiatan pertanian tetap berfungsi.
Sebab, keberhasilan swasembada pangan tidak hanya ditentukan oleh target luas tanam, tetapi juga kemampuan pemerintah menjaga infrastruktur yang memastikan air sampai ke sawah.
(CHAS)




