Editorial Redaksi Crew 8 News
Solok, Keprihatinan Wakil Bupati Solok, H. Candra, atas maraknya permohonan perceraian di kalangan ASN patut diapresiasi.
Dalam pandangannya, keluarga ASN harus dijaga dari keretakan, karena dari rumah tangga yang sehat akan lahir masyarakat yang kuat.
Pesan-pesan normatif yang disampaikan Wabup, mulai dari pentingnya rumah tangga sakinah hingga bahaya perceraian terhadap moral sosial, memang relevan.
Tapi sayangnya, pesan moral ini justru terasa timpang ketika dicerminkan pada kondisi internal birokrasi Pemkab Solok sendiri.
Bagaimana mungkin pemerintah gencar membina rumah tangga ASN, tapi menutup mata terhadap ‘perselingkuhan birokrasi’ yang terjadi di lingkup kekuasaan? Bukankah bentuk pengkhianatan yang lebih dalam justru terlihat dari praktik pemanfaatan jabatan untuk menyelesaikan urusan pribadi?
Kasus Qorry Syuhada, seorang tenaga honorer Non-ASN yang sudah mengabdi lebih dari satu dekade, menjadi alarm moral.
Ia dipindahkan secara sepihak ke lokasi kerja yang sangat jauh dari domisili, tanpa dasar hukum yang jelas, dan dalam statusnya sebagai calon PPPK yang telah lulus seleksi nasional.
Semua itu terjadi bukan karena pertimbangan kinerja, melainkan karena dugaan balas dendam personal dari istri bupati, yang menjabat sebagai Ketua TP PKK dan Kabag Prokomp sekaligus, dua posisi yang membuka ruang intervensi, namun tertutup dari mekanisme akuntabilitas.
Lalu, siapa sebenarnya yang perlu dibina? ASN yang sedang menghadapi dinamika rumah tangga, atau para elit kekuasaan yang menjadikan birokrasi sebagai ranjang pelampiasan emosional?
Pemkab Solok tak bisa terus bersolek dengan program moralistik bila di dalamnya mengendap pembusukan etika.
Ketika seorang honorer yang telah berjuang bertahun-tahun justru dikorbankan karena konflik personal, maka yang sedang runtuh bukan hanya satu keluarga ASN, melainkan nilai keadilan itu sendiri.
Birokrasi yang sehat dibangun dari keteladanan, bukan dari ceramah moral sepihak.
Jika rumah ASN dijaga dari perceraian, maka rumah besar bernama pemerintah daerah pun harus dibebaskan dari retaknya etika dan penyalahgunaan kuasa.
Jika tidak, maka perceraian terbesar justru terjadi antara rakyat dan pemerintahnya, perceraian kepercayaan.
Crew 8 News
Karena Kebenaran Perlu Disuarakan
(C8N)
#senyuman08
