Solok Crew8 News, – Kabupaten Solok kini berdiri di persimpangan sejarahnya sendiri, di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu (JFP) dan Wakil Bupati Candra, geliat perubahan memang terasa, jalan-jalan mulai dibenahi, fasilitas publik mulai dibangun, dan berbagai indikator pembangunan perlahan mulai dipacu dari titik nadir.
Namun, yang luput dari sorotan dan lebih mengancam dari sekadar keterbelakangan infrastruktur adalah kanker moralitas di tubuh birokrasi.
Berdasarkan penelusuran dan investigasi tim independen Crew8 News, sejumlah temuan mengungkap sisi gelap birokrasi Pemerintah Kabupaten Solok, yang bisa jadi hanya puncak dari gunung es yang jauh lebih besar.
Di balik meja rapat dan seremonial dinas, tersembunyi praktik menyimpang, perselingkuhan antarpejabat, hubungan gelap antara atasan dan bawahan yang sudah berkeluarga, hingga gratifikasi terselubung dalam bentuk seksual demi pengamanan posisi jabatan.
Bahkan, keterlibatan pejabat setingkat kasi, kabid, sekretaris hingga kepala dinas di salah satu OPD yang strategis, menggambarkan seolah-olah instansi itu telah berubah menjadi “markas kekuasaan libido”, bukan lembaga pelayanan publik.
Tak berhenti di situ, kasus perceraian ASN di Kabupaten Solok melonjak signifikan dalam dua tahun terakhir.
Data internal yang dihimpun dari BKPSDM dan Pengadilan Agama mengindikasikan bahwa sebagian besar kasus perceraian melibatkan ASN aktif, dan tak sedikit yang disebabkan oleh hubungan asmara terlarang di tempat kerja.
Jika ini dibiarkan, bukan hanya rumah tangga yang runtuh, melainkan sendi etika pelayanan publik itu sendiri.
Kondisi ini sangat berkesesuaian dengan semangat ” Sejuk dan Damai yang kerap dielu-elukan, tapi bukan itu yang di maksudkan JFP – Candra, arti jargon itu bukan untuk pembenar moral birokrasi tenggelam dalam lumpur syahwat dan permainan kekuasaan kecil-kecilan?
Apa gunanya membangun gedung sekolah, jika yang mengisinya adalah pejabat yang lebih sibuk merancang skandal daripada merancang program?
Lebih berbahaya lagi, praktik-praktik tak bermoral ini bukan berdiri sendiri, tapi menjalar ke bentuk-bentuk KKN yang lebih sistemik, dari penempatan jabatan yang diduga “beraroma ranjang”, pembagian proyek dengan syarat loyalitas personal, hingga pelemahan fungsi pengawasan internal, lembaga yang seharusnya menjadi pengontrol malah ikut tenggelam dalam budaya tutup mata, asal aman posisi.
JFP–Candra kini menghadapi ujian yang jauh lebih serius dibanding sekadar urusan jalan rusak atau sekolah rusak, mereka sedang dihadapkan pada kenyataan pahit, birokrasi di bawah kendalinya sedang krisis arah, dan kalau tidak segera dibersihkan, sejarah akan mencatat mereka bukan sebagai pemimpin perubahan, melainkan pengelola warisan busuk yang dibiarkan membusuk lebih dalam.
Sudah saatnya langkah tegas diambil, audit etika menyeluruh, pemecatan oknum yang terbukti menyalahgunakan jabatan, evaluasi jabatan yang sarat konflik kepentingan, hingga memperkuat mekanisme pelaporan internal yang aman dan rahasia.
Jika tidak, publiklah yang akan menjadi hakim, dan di mata publik, birokrasi hari ini sudah terlalu lama bermain api di dalam rumah kaca.
(C8N)
#senyuman08
