Crew8 News
Solok,- Pemerintah Kabupaten Solok di bawah kepemimpinan Bupati Jon Firman Pandu, SH dan Wakil Bupati H. Candra menunjukkan kinerja impresif dalam memperjuangkan kemajuan daerah. Melalui visi yang terukur dan strategi komunikasi yang kuat, pasangan JFP–Candra berhasil menarik dukungan nyata dari kementerian dan lembaga pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan di Kabupaten Solok.
Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Bappenas, Kabupaten Solok menjadi salah satu dari lima daerah di Sumatera Barat yang masuk dalam program Instruksi Presiden (Inpres Jalan Daerah) Tahun 2025. Salah satu proyek utama yang telah disetujui adalah pembangunan jalan Taratak Galundi–Alahan Panjang sepanjang 4,6 kilometer dengan nilai Rp11,519 miliar. Pekerjaan tersebut akan dilaksanakan oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) V Padang melalui dana APBN.
Selain sektor infrastruktur jalan, Pemkab Solok juga berhasil mengajukan berbagai program strategis melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Tahun 2026 dengan nilai total lebih dari Rp15 miliar. Program tersebut mencakup rehabilitasi sekolah dasar dan menengah, perbaikan jembatan dan jaringan irigasi pertanian, serta pembangunan rumah susun ASN di lingkungan pemerintahan daerah. Semua usulan telah diverifikasi oleh kementerian teknis dan tercatat dalam sistem perencanaan nasional KRISNA Bappenas.
Tidak berhenti di sana, bidang pertanian dan perikanan juga mendapat porsi perhatian besar. Kabupaten Solok memperoleh dukungan program Tugas Pembantuan (TP) Kementerian Pertanian 2025 berupa pengadaan alat mesin pertanian (alsintan), pengembangan UPT Perikanan, serta rehabilitasi embung pertanian di beberapa nagari seperti Cupak, Sungai Nanam, dan Talang Babungo.
Dalam hal reformasi birokrasi dan pelayanan publik, Pemkab Solok mencatat kemajuan signifikan. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. 290/KMK.07/2025, Kabupaten Solok menerima Dana Insentif Fiskal (DIF) sebesar Rp10,2 miliar, berkat peningkatan nilai Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK menjadi 82,3 serta penilaian Indeks Reformasi Birokrasi kategori “B” dari KemenPAN-RB.
Bupati Jon Firman Pandu menyampaikan bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran pemerintah daerah.
“Kami ingin membuktikan bahwa kepemimpinan tidak cukup dengan retorika. Pembangunan harus nyata, terukur, dan berdampak langsung bagi masyarakat,” tegas JFP, Jumat (1/11).
Sementara itu, Wakil Bupati H. Candra menegaskan pentingnya sinergi lintas sektor dan konsistensi perencanaan sebagai kunci keberhasilan pembangunan daerah.
“Kami bekerja dalam kerangka yang solid. Setiap usulan program memiliki dasar data yang kuat agar diterima dan didanai oleh kementerian,” ujar Candra.
Langkah nyata pasangan JFP–Candra tersebut mendapat apresiasi dari berbagai kalangan, karena menandai arah baru pemerintahan Kabupaten Solok yang berpijak pada kolaborasi, efisiensi, dan hasil kerja yang terukur.
Dengan dukungan kuat dari pemerintah pusat melalui APBN (IJD, DAK, dan DIF) serta penguatan APBD daerah, Kabupaten Solok kini menatap masa depan dengan optimisme menuju pemerintahan yang efektif, masyarakat yang sejahtera, dan pembangunan yang berkelanjutan.
(C8N)
#senyuman08
