Crew8 News Jakarta ,- Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal (Purn) Ahmad Dofiri sebagai Penasihat Khusus Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat serta Reformasi Kepolisian di Istana Negara, awal September 2025. Pelantikan yang berlangsung singkat namun penuh simbol ini dipandang sebagai jawaban atas desakan publik pasca-demonstrasi 25–31 Agustus 2025 yang menuntut reformasi menyeluruh di tubuh Polri.
“Pak Ahmad Dofiri adalah sosok yang berpengalaman panjang, tegas, dan konsisten dalam menjaga disiplin institusi. Saya berharap beliau bisa membantu pemerintah dalam mengawal reformasi Polri agar lebih profesional dan dekat dengan rakyat,” ujar Presiden Prabowo dalam keterangannya usai pelantikan.
Nama Ahmad Dofiri mulai kuat di ingatan publik sejak memimpin sidang etik yang berakhir dengan pemecatan Ferdy Sambo, perwira tinggi yang menjadi dalang pembunuhan berencana terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Hutabarat (Brigadir J). Saat itu, Polri tengah berada di titik terendah kepercayaan publik, dan keputusan Dofiri dipandang sebagai simbol ketegasan institusi.
Lahir di Indramayu, Jawa Barat, 4 Juni 1967, Dofiri meniti karier panjang sejak lulus dari Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1989 dengan predikat terbaik dan penghargaan Adhi Makayasa. Sejak awal, minatnya jelas pada bidang reserse dan pengembangan SDM. Ia melanjutkan pendidikan di PTIK, Sespim, hingga Sespi mti untuk memperdalam keilmuannya.
Ia pernah menjabat sejumlah posisi strategis: Kapolres Bandung (2007), Kapoltabes Yogyakarta (2009), Kapolda Banten, Kapolda DIY, hingga Kapolda Jawa Barat. Di Mabes Polri, ia dipercaya sebagai Karobinjak SSDM (2014), Asisten Logistik Kapolri (2019), dan Kabaintelkam (2021). Puncaknya, pada Februari 2023, Dofiri ditunjuk sebagai Inspektur Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, posisi yang erat kaitannya dengan pengawasan internal dan disiplin anggota.
Karier Dofiri terus menanjak. Pada November 2024, ia dilantik sebagai Wakapolri mendampingi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo. Namun hanya berselang tujuh bulan, ia resmi memasuki masa pensiun pada Juni 2025.
Tak lama berselang, publik dikejutkan dengan kembalinya nama Dofiri ke lingkaran Istana Negara. Presiden Prabowo memanggilnya kembali, kali ini sebagai penasihat khusus sekaligus pemimpin Tim Reformasi Polri, dengan kenaikan pangkat menjadi jenderal kehormatan.
Pelantikan Dofiri diyakini sebagai langkah strategis. Bagi pemerintah, ia bukan sekadar perwira senior, melainkan figur yang dipercaya untuk mengawal wajah baru Polri. “Publik butuh kepolisian yang bersih, disiplin, dan transparan. Saya yakin pengalaman Pak Dofiri bisa menjawab tantangan itu,” kata Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam pernyataan terpisah.
Tugas Dofiri tidak ringan. Ia diminta menyiapkan peta jalan reformasi Polri yang mencakup pembenahan disiplin internal, peningkatan kualitas SDM, serta transparansi dalam penegakan hukum.
Meski tidak selalu menjadi sorotan media, di kalangan internal Polri, Dofiri dikenal sebagai figur yang konsisten menempatkan disiplin dan pengelolaan SDM sebagai poros kariernya. Hal ini membuat publik menaruh harapan besar agar gebrakan reformasi benar-benar lahir dari tangannya.
“Polri sedang berada di titik kritis kepercayaan publik. Sosok seperti Pak Dofiri bisa jadi jembatan untuk mengembalikan marwah kepolisian,” ujar seorang akademisi hukum Universitas Indonesia saat dimintai tanggapan.
Perjalanan panjang Ahmad Dofiri dari kampung halamannya di Indramayu hingga menduduki jabatan strategis di Istana Negara menunjukkan satu hal: ia bukan sekadar jenderal polisi, melainkan figur yang dipercaya negara untuk mengawal transformasi kepolisian.
Kini, semua mata tertuju pada Dofiri. Publik menanti apakah sosok yang dulu tegas “memecat Sambo” mampu mengulang ketegasannya dalam skala yang lebih besar, yakni menata kembali wajah Polri agar benar-benar menjadi pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat.
(C8N)
#senyuman08
