Crew8 News , Jakarta – Dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada DPR maupun kepada Try Sutrisno, Forum Purnawirawan Pejuang TNI (FPP TNI) mengajukan delapan tuntutan utama yang mereka anggap krusial bagi keberlangsungan bangsa dan reformasi nasional. Berikut poin-poin tersebut sebagaimana dirangkum dari dokumen yang disampaikan FPP TNI:
1. Reformulasi Doktrin dan Fungsi TNI
FPP TNI menuntut peninjauan ulang terhadap arah reformasi TNI, agar tetap berpijak pada jati diri sebagai tentara rakyat, tentara pejuang, tentara nasional, dan tentara profesional, serta tidak melenceng dari tugas pokok menjaga keutuhan dan kedaulatan negara.
2. Pemulihan Wibawa dan Netralitas TNI
Mereka meminta pemerintah dan DPR menjamin netralitas TNI dalam politik praktis serta mengembalikan marwah institusi militer sebagai penjaga kedaulatan, bukan alat kekuasaan.
3. Penguatan Pembinaan Ideologi Pancasila
FPP TNI menuntut penguatan kembali pembinaan ideologi Pancasila secara terstruktur, masif, dan sistematis di seluruh elemen bangsa, termasuk lembaga pendidikan dan instansi pemerintahan.
4. Evaluasi Perubahan Undang-Undang Pertahanan
Mereka mendesak revisi atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, serta UU terkait pertahanan lainnya yang dianggap melemahkan posisi strategis TNI dalam sistem pertahanan negara.
5. Penolakan terhadap Upaya Reduksi Peran TNI
Forum ini menyuarakan penolakan terhadap kebijakan atau wacana yang dianggap berpotensi mereduksi peran TNI dalam menjaga keamanan nasional, termasuk pembentukan badan-badan sipil baru yang mengambil alih fungsi pertahanan.
6. Rehabilitasi Nama Baik TNI dalam Sejarah
FPP TNI meminta rekonstruksi narasi sejarah nasional agar lebih adil terhadap peran TNI dalam mempertahankan kemerdekaan dan pembangunan bangsa, serta menghapus stigma yang melekat pasca-reformasi 1998.
7. Perlindungan Hak dan Kesejahteraan Purnawirawan
Mereka menyoroti belum optimalnya perlindungan negara terhadap hak-hak sosial, ekonomi, dan kesehatan para purnawirawan serta keluarga prajurit.
8. Pembentukan Dewan Kehormatan TNI
Tuntutan terakhir adalah pembentukan lembaga semacam Dewan Kehormatan yang independen untuk menilai kebijakan dan tindakan strategis terkait TNI dan pertahanan negara secara objektif.(C8N)
