Oleh Redaksi Crew8 News
Di sebuah kampung di tepian Danau Maninjau, seorang kakek pernah berbisik kepada cucunya: “Menjadi urang awak itu berat, nak. Hatta sudah terlalu tinggi menancapkan standar.” Kalimat itu tidak hanya hidup dalam memori kolektif orang Minang, tetapi juga menjadi beban sejarah yang terus menghantui tanah kelahirannya sendiri.
Hari ini, ketika Istana kembali memberi panggung bagi putra-putri Sumatera Barat melalui Kabinet Prabowo–Gibran, publik seolah menunggu pengulangan sejarah besar itu. Seperti mengharapkan arwah Mohammad Hatta turun lagi ke ranah kekuasaan, membenahi ekonomi dari fondasi, meninggikan martabat bangsa sekaligus kampung halamannya.
Namun angka-angka berkata lain.
Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat di Triwulan III 2025 hanya 3,36 persen, merosot dari 3,94 persen triwulan sebelumnya, bahkan terkontraksi –0,10 persen secara q-to-q. Di tengah narasi besar politik nasional, angka itu terasa seperti tamparan.
Kepala orang Minang yang biasanya tegak, kini terasa agak menunduk. Sesuatu tidak sedang berjalan sebagaimana mestinya.
Mohammad Hatta bukan hanya Bapak Koperasi Indonesia.
Ia adalah simbol kecemerlangan politik-ekonomi dari tanah yang sama.
Ia menyusun blue-print ekonomi bangsa:
ekonomi kerakyatan,
kemandirian produksi,
keadilan distribusi,
integritas sebagai landasan utama.
Hatta tidak hanya melahirkan gagasan, ia melahirkan arus pemikiran.
Namun hari ini, tanah kelahirannya seolah terputus dari garis tradisi itu.
Sektor industri pengolahan Sumbar tumbuh 1,02 persen, transportasi dan pergudangan 0,95 persen, dan konsumsi pemerintah 0,61 persen.
Yang tumbuh adalah ekspor, tinggi, 53 persen, tetapi tidak memberi nilai tambah bagi ekonomi lokal.
Sumbar hari ini bukan penghasil.
Sumbar adalah jalur keluar.
Kekuatan ekonominya seperti suara gamelan yang hilang dipukul angin.
Di sinilah ironi itu terasa menusuk,
Hatta mengajarkan nasionalisme ekonomi, tetapi Sumbar tidak menguasai ekonominya sendiri.
Banyak tokoh Minang berada dalam lingkar kekuasaan Prabowo.
Ini seharusnya menjadi karpet merah bagi percepatan pembangunan,
jalan-jalan baru, industri baru, program unggulan, dan revitalisasi sektor riil.
Namun realitas tidak seperti itu.
Para tokoh itu berjalan dalam orbit masing-masing, tanpa ada satu pusat gravitasinya.
Tidak ada konsolidasi kepemimpinan.
Tidak ada strategi bersama untuk “Project Sumbar”.
Di tingkat daerah, pemerintah provinsi dan kabupaten berjalan dalam ritme administrasi biasa, tidak dalam ritme percepatan nasional. Ketika peluang datang, Sumbar justru sibuk memoles laporan, bukan menyodorkan rencana agresif.
Sementara provinsi lain berlari, Sumbar tampak seolah berjalan di tempat, menunggu keajaiban.
Seorang akademisi di Padang pernah berkata kepada Crew8 News:
“Kita sering bangga karena banyak urang awak di pusat. Tapi kebanggaan itu tidak otomatis menjadi kebijakan. Politik bukan energi kalau tidak dikonsolidasikan.”
Pertanyaan yang kini menggantung:
Ada apa dengan kepemimpinan kita?
Orang Minang punya kebanggaan yang khas, tegak di mana bumi dipijak, kuat dalam perantauan, cerdas dalam perundingan. Tetapi kebanggaan itu hari ini retak sedikit.
Retak karena perbandingan sejarah yang begitu timpang.
Ketika Hatta mengajarkan integritas, hari ini Sumbar terjebak dalam siklus birokrasi lambat.
Ketika Hatta berjuang membangun ekonomi dari desa-desa, hari ini petani masih tercekik harga dan buruknya distribusi.
Ketika Hatta berbicara tentang koperasi sebagai poros ekonomi rakyat, hari ini koperasi Sumbar justru menjadi institusi yang mencari bentuk.
Tidak ada lagi narasi besar yang memandu.
Yang ada hanya statistik yang memadamkan gairah.
Pertumbuhan 3,36 persen itu bukan sekadar angka.
Itu adalah cermin yang mengatakan:
“Kita belum memenuhi ekspektasi sejarah kita sendiri.”
Paradoks Sumbar hari ini jelas,
political capital besar, economic capital kecil.
Bahkan dalam peta Sumatera, Sumbar hanya menyumbang 6,60 persen dari ekonomi regional, dan 1,48 persen terhadap ekonomi nasional.
Itu angka yang mengecewakan bila dibandingkan densitas intelektual, produksi pemikir, dan jejaring politik yang dimiliki provinsi ini.
Sumbar hari ini sedang berada dalam fase kehilangan arah ekonomi.
Bukan karena tidak punya orang pintar.
Bukan karena tidak punya akses politik.
Tetapi karena tidak punya orkestrasi kepemimpinan.
Yang satu bicara industri.
Yang satu bicara pariwisata.
Yang satu bicara budaya.
Yang satu bicara UMKM.
Tidak ada satu pun yang bicara peta jalan besar Sumbar 2045.
Ketika Istana memberi panggung bagi tokoh Minang, itu bukan hadiah.
Itu kesempatan.
Kesempatan untuk membuktikan bahwa sejarah bukan sekadar cerita lama, sejarah adalah tugas.
Hatta sudah memberikan standar.
Tinggi.
Sangat tinggi.
Tetapi tugas generasi hari ini adalah naik mendekati standar itu, bukan sekadar berfoto di bawahnya.
Sumbar harus berhenti hidup dari nostalgia politik.
Sumbar harus mulai hidup dari strategi ekonomi.
Pada akhirnya, satu kalimat sederhana:
Hatta tidak meminta kita menjadi dirinya.
Hatta hanya meminta kita untuk meneruskan pikirannya.
Pertumbuhan 3,36 persen adalah alarm.
Kepemimpinan yang tidak terkonsolidasi adalah peringatan.
Dan kepala yang menunduk adalah isyarat bahwa kita sedang kehilangan arah.
Namun sejarah mengajarkan satu hal,
orang Minang hanya bisa ditekan, bukan dipatahkan.
Ketika tersadar, ia bangkit dengan kecerdasan, kejujuran, dan kerja keras.
Pertanyaannya sekarang adalah,
Apakah generasi hari ini siap bangkit dan menulis bab baru setelah bayang-bayang Hatta terlalu panjang menaungi tanah kelahirannya? Dengan pertumbuhan ekonomi yang hanya 3,3 persen?
(C8N)
#senyuman08
