Solok, Crew 8 News – Pemerintah Kota Solok tengah menjadi sorotan publik setelah diketahui melakukan pengadaan mobil dinas baru bagi Walikota, Wakil Walikota, dan pimpinan DPRD pada tahun anggaran 2025,
Keputusan tersebut dinilai kontras dengan semangat efisiensi anggaran yang sebelumnya digaungkan oleh pemerintah daerah.
Warga mempertanyakan prioritas anggaran yang digunakan, terutama di tengah kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih dan kebutuhan publik yang masih banyak mendesak.
Di media sosial maupun percakapan publik, muncul sindiran tajam soal “efisiensi yang kebablasan” justru diiringi belanja fasilitas mewah.
Saat dikonfirmasi, Kepala Bagian Umum Pemkot Solok enggan memberi keterangan dan mengarahkan wartawan untuk menghubungi Asisten III. Namun hingga berita ini diturunkan, Asisten III masih belum memberikan tanggapan resmi.
Berbeda dengan sikap eksekutif, Ketua DPRD Kota Solok, Fauzy Rusli, memberikan konfirmasi langsung melalui sambungan telepon kepada redaksi Crew 8 News.
Ia menyebut pengadaan kendaraan dinas informasi nya sudah direncanakan sejak 2023 dan baru direalisasikan tahun ini.
“Pengadaan ini sesuai aturan, kami menggunakan skema e-katalog, dilakukan secara transparan, dan tidak melebihi plafon anggaran yang ditentukan oleh regulasi,” kata Fauzy.
Ia menegaskan bahwa fasilitas kendaraan dinas untuk pimpinan DPRD merupakan bagian dari belanja yang diperbolehkan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang standar kebutuhan kendaraan dinas dan pengadaan barang/jasa pemerintah.
Meski demikian, narasi efisiensi yang berjalan beriringan dengan pembelian mobil dinas bernilai ratusan juta rupiah ini tetap menuai kritik dari sejumlah kalangan.
Seorang akademisi lokal, saat diminta tanggapan, menyebut bahwa pengadaan yang sah secara hukum belum tentu etis secara sosial. “Apalagi jika dilakukan saat publik sedang diminta ikut berhemat,” ujarnya.
(C8N)
#senyuman08
