Crew 8 News – Kabupaten Solok.- Ketua Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kabupaten Solok, Hafni Hafiz, menyuarakan peringatan keras atas sikap pasif Balai Wilayah Sungai (BWSS) V Sumatera Barat dalam menyikapi kerusakan lingkungan di Danau Di Ateh.
Menurutnya, pembiaran reklamasi liar dan pendangkalan kawasan danau bukan hanya mengancam ekosistem, tetapi juga berpotensi menimbulkan krisis air bersih dan wabah penyakit yang bisa berujung pada kematian.
“Kalau kita tidak segera mitigasi, bukan cuma kualitas air yang rusak, tapi kesehatan masyarakat kita yang dipertaruhkan, air ini diminum, digunakan untuk masak, cuci, dan irigasi, kalau tercemar, penyakit diare, kulit, bahkan hepatitis bisa menyebar luas,” tegas Hafni Hafiz dalam wawancara dengan awak media crew8 News
Data Dinas Kesehatan yang dikonfirmasi Crew 8 News mencatat adanya peningkatan kasus infeksi saluran pencernaan ringan hingga sedang di wilayah sekitar Danau Di Ateh, terutama saat musim kemarau ketika kualitas air danau menurun drastis, kekeruhan dan kontaminasi bakteriologis dalam air permukaan dapat mempercepat penularan penyakit.
“Air yang tercemar karena sedimentasi dan aktivitas reklamasi bisa membawa E. coli dan bakteri lain yang menyebabkan penyakit serius. Ini bukan ancaman spekulatif, ini sudah terjadi,” ujar seorang pejabat teknis di Puskesmas setempat.
Danau Di Ateh selama ini menjadi sumber air baku bagi ribuan penduduk, namun tanpa pengawasan ketat dari BWSS V, masyarakat tidak memiliki pilihan selain tetap menggunakan air dari danau untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun kualitasnya terus menurun.
“Warga kita tidak tahu air itu layak atau tidak, mereka cuma tahu itu satu-satunya sumber, kalau ada bayi atau lansia yang minum air yang tercemar, bisa fatal, kita bicara nyawa manusia di sini,” tambah Hafni Hafiz.
Kondisi ini diperparah dengan tidak adanya program tanggap darurat atau sosialisasi mitigasi kesehatan dari instansi terkait, termasuk BWSS V yang hingga kini belum juga turun ke lapangan meskipun telah diundang secara resmi oleh DPRD dan pemerintah daerah.
Rekomendasi Pansus:
Audit, Intervensi, dan Tanggap Darurat
Dalam laporan akhirnya, Pansus DPRD menuntut langkah-langkah strategis sebagai berikut:
Audit menyeluruh terhadap kinerja dan program BWSS V di wilayah Danau Di Ateh
Segera dilakukan uji laboratorium air dengan parameter biologis dan kimia secara berkala
Pembentukan Tim Tanggap Darurat untuk menangani ancaman kesehatan masyarakat
Penegakan hukum terhadap pelaku reklamasi ilegal
DPRD juga menyampaikan bahwa jika BWSS V tidak kunjung menunjukkan komitmen, pemerintah pusat harus turun tangan dan menunjuk lembaga independen atau Satgas Khusus untuk mengambil alih penanganan kawasan danau.
(C8N)
#senyuman 08
