Crew8 News
Jakarta — Wacana pengembalian mekanisme pemilihan kepala daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kembali mengemuka di internal Partai Golkar. Sekretaris Jenderal Partai Golkar, M. Sarmuji, menyatakan bahwa partainya menerima semakin banyak masukan dari berbagai daerah dan unsur konstituen yang mendorong model pemilihan tidak langsung tersebut. Menurutnya, gelombang aspirasi itu muncul setelah adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) serta evaluasi menyeluruh terhadap praktik pemilihan kepala daerah secara langsung selama dua dekade terakhir.
“Yang memberikan masukan kepada kami banyak juga dengan dukungan agar kepala daerah dipilih DPR saja. Banyak masukan-masukan yang kami terima,” ujar Sarmuji dalam keterangan resmi yang dibagikan oleh DPP Partai Golkar. Ia menegaskan bahwa partainya membuka ruang dialog seluas-luasnya untuk menerima berbagai perspektif terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah ke depan.
Wacana pemilihan kepala daerah oleh DPRD sebelumnya sempat mencuat pada periode 2014—2015, namun kemudian dibatalkan menyusul penolakan publik yang masif. Kini, dorongan itu kembali muncul seiring evaluasi menyeluruh atas dinamika politik lokal, biaya politik yang kian membengkak, hingga meningkatnya praktik politik uang dalam penyelenggaraan pilkada langsung. Partai Golkar menilai, sejumlah daerah menyampaikan kekhawatiran bahwa biaya kampanye yang besar telah membuat proses politik tidak sehat dan membebani calon kepala daerah setelah terpilih.
Sarmuji menyebut, masukan yang datang dari daerah pada umumnya menekankan perlunya sistem yang lebih efisien, terukur, dan mudah dikontrol dalam menjaga stabilitas pemerintahan. “Evaluasi pasca putusan MK membuka ruang pembahasan lebih matang tentang model terbaik untuk memastikan kepala daerah bekerja dengan orientasi pelayanan publik, bukan sekadar kontestasi politik,” katanya.
Meski demikian, ia menekankan bahwa Golkar belum mengambil keputusan resmi. Kajian internal masih berjalan, termasuk mendengar pandangan para pakar tata negara, pimpinan daerah, serta pengurus Golkar di berbagai tingkatan. Partai berlambang pohon beringin itu ingin memastikan setiap rekomendasi yang diusulkan memiliki pijakan konstitusional yang kuat, sekaligus mempertimbangkan bagaimana dampaknya terhadap kualitas demokrasi lokal.
Sejumlah pihak menilai wacana ini berpotensi menimbulkan perdebatan publik yang cukup besar, mengingat pemilihan langsung selama ini dianggap sebagai salah satu terobosan penting dalam memperluas partisipasi politik masyarakat. Namun kelompok pendukung pemilihan melalui DPRD berpendapat bahwa mekanisme itu dapat menekan biaya politik, mengurangi konflik horizontal, dan memperkuat akuntabilitas kepala daerah kepada lembaga legislatif daerah.
Sarmuji menegaskan, Golkar tidak ingin terburu-buru dalam menentukan sikap. “Kami menghargai seluruh masukan. Semua akan dipertimbangkan secara objektif, termasuk sisi demokrasi, efektivitas pemerintahan, hingga aspirasi masyarakat di daerah,” ujarnya.
Pembahasan mengenai perubahan pola pemilihan kepala daerah dipastikan akan terus berlanjut di tingkat partai dan kemungkinan dibawa ke ruang legislasi apabila terdapat konsensus politik yang cukup kuat. Untuk sementara, Golkar menegaskan bahwa proses penyusunan sikap resmi masih berjalan dan akan diumumkan setelah kajian komprehensif rampung.
(C8N)
#senyuman08
