Crew8 News
Padang – Pemerintah Kota Padang terus mempercepat penanganan darurat pascabencana banjir bandang dan longsor yang menerjang kota itu sejak 24 November 2025. Wali Kota Padang Fadly Amran memimpin langsung operasi evakuasi, distribusi logistik, hingga normalisasi layanan dasar di berbagai titik terdampak.
Bencana yang dipicu curah hujan ekstrem berkepanjangan itu menyebabkan kerusakan infrastruktur berat. Pemkot Padang mencatat nilai kerusakan sementara mencapai Rp202,8 miliar, mencakup putusnya Jembatan Gunung Nago, terganggunya akses Padang–Bukittinggi, rusaknya jaringan utilitas, fasilitas umum, serta puluhan rumah warga. Pemkot menetapkan status Tanggap Darurat Bencana selama 14 hari terhitung 25 November hingga 8 Desember 2025.
Empat warga Padang meninggal dunia akibat bencana ini. Sementara di seluruh Sumatera Barat, Polda mencatat 210 korban meninggal, termasuk 26 jenazah yang belum teridentifikasi. Ribuan warga terdampak terpaksa mengungsi. Di Kecamatan Pauh, 129 KK atau 463 jiwa berlindung di posko SMPN 44 Padang dan SDN 05 Koto Tuo. Ketua TP-PKK, dr. Dian Puspita Fadly Amran, meninjau pengungsi di SDN 02 Cupak Tangah pada 5 Desember sambil membawa bantuan kebutuhan pokok dan memastikan layanan kesehatan darurat.
Fadly turun langsung ke lapangan sejak dini hari 25 November untuk memantau wilayah terdampak. Pada 29 November, ia memimpin Rapat Koordinasi dan Evaluasi Penanganan Darurat bersama Forkopimda, diikuti operasi pembersihan massal dengan armada Damkar dan DLH untuk mengangkut lumpur dan material longsor. Bantuan terus mengalir, termasuk donasi Rp100 juta dari Himpunan Tjinta Teman (HTT) Padang dan 200 unit kasur dari BWS Sumatera V serta PT Nindya Karya.
Untuk memperkuat dukungan pusat, Fadly melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pejabat nasional. Ia mendampingi Dirjen Kawasan Permukiman Fitrah Nur meninjau kerusakan di Lubuk Minturun pada 3 Desember. Sehari sebelumnya, Wamendagri Bima Arya mengunjungi Komplek Griya Permata 2 Tabing Banda Gadang, menyerahkan bantuan logistik, dan memastikan jalannya penanganan darurat. Pemerintah pusat memberikan apresiasi atas respon cepat Pemkot Padang.
Selain itu, Fadly turut berkoordinasi dengan sejumlah anggota DPR RI untuk memastikan dukungan percepatan pemulihan pascabencana. Anggota DPR RI asal Sumatera Barat, Zigo Rolanda, menjadi salah satu yang menyatakan komitmennya membantu percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi, termasuk mendorong alokasi anggaran di tingkat pusat. Fadly menyebut koordinasi dengan DPR RI menjadi langkah penting agar pemulihan infrastruktur vital dapat dieksekusi lebih cepat.
Pemkot juga mendapat dukungan dari BUMN. Pada 1 Desember, Kepala BP BUMN Dony Oskaria, Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade, dan Gubernur Sumbar Mahyeldi menggelar rapat koordinasi di Bandara Internasional Minangkabau. BUMN memastikan dukungan darurat serta komitmen jangka panjang seperti perbaikan jaringan air, fasilitas permukiman, dan penanganan infrastruktur rusak.
Untuk penanganan jangka panjang, Pemkot menyiapkan rencana relokasi warga dari zona merah. Dua lokasi disiapkan: lahan 5.000 meter persegi di Aie Pacah dan sekitar 2,5 hektare di Balai Gadang. Usulan relokasi dan pembangunan dam pengendali banjir telah disampaikan ke pemerintah pusat, sejalan dengan permintaan Wamendagri agar daerah mempercepat proses pemindahan warga yang tinggal di bantaran sungai.
“Pemulihan akan terus berlangsung bertahap. Fokus kita adalah keselamatan warga dan percepatan normalisasi infrastruktur,” ujar Fadly.
(C8N)
#senyuman08
