Crew8 News
Dharmasraya,- Bupati Dharmasraya Annisa Suci Ramadhani, S.H., L.LM menunjukkan komitmen kuat membangun pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan dengan melantik seorang jaksa fungsional sebagai Inspektur Daerah.
Untuk pertama kalinya di Sumatera Barat, jabatan strategis pengawas internal pemerintah daerah dipimpin aparat penegak hukum.
Pelantikan Ramadhani, S.H., M.H., yang sebelumnya bertugas sebagai Jaksa Fungsional di Kejaksaan Tinggi Sumatera Barat, digelar di Aula Kantor Bupati, Senin (9/2/2026).
Langkah tersebut disebut sebagai terobosan baru dalam memperkuat sistem pengawasan birokrasi sekaligus mencegah potensi penyimpangan anggaran sejak dini.
Annisa menegaskan, inspektorat harus menjadi garda terdepan menjaga tata kelola pemerintahan, bukan sekadar lembaga pemeriksa administrasi di akhir kegiatan.
“Kita ingin pengawasan yang kuat dari awal. Kehadiran jaksa ini bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk membimbing, mencegah kesalahan, dan memastikan setiap kebijakan sesuai aturan hukum,” ujar Annisa.
Menurutnya, pengalaman hukum yang dimiliki Ramadhani akan membantu perangkat daerah lebih tertib dalam perencanaan program, pengelolaan keuangan, hingga pelaksanaan kegiatan. Dengan pengawasan yang melekat, potensi pelanggaran dapat ditekan sebelum berkembang menjadi persoalan hukum.
Ia menyebut, reformasi birokrasi tidak cukup hanya dengan sosialisasi atau imbauan. Penguatan sistem harus dilakukan dari dalam struktur pemerintahan.
Sejumlah kalangan menilai penempatan jaksa di kursi inspektur lebih efektif dibanding pendekatan pembinaan konvensional seperti penyuluhan hukum ke sekolah atau nagari. Dengan memimpin langsung fungsi audit internal, pengawasan dinilai lebih konkret dan berdampak pada disiplin aparatur serta ketepatan penggunaan anggaran.
Secara regulasi, penempatan tersebut dimungkinkan karena jaksa berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN). Pengisian jabatan dilakukan melalui mekanisme mutasi antarinstansi dan seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama sesuai ketentuan perundang-undangan.
Banyak kalangan berpendapat dan menilai langkah Annisa membawa sejumlah kelebihan, mulai dari perspektif hukum yang lebih tajam dalam audit, peningkatan mitigasi risiko korupsi, hingga mendorong transparansi. Kehadiran figur dari luar birokrasi lokal juga dinilai dapat memperkuat independensi pengawasan.
Meski demikian, adaptasi budaya kerja tetap menjadi tantangan, mengingat perbedaan karakter antara lembaga penegakan hukum dan birokrasi administratif. Namun hal itu diyakini dapat diatasi melalui koordinasi dan pembagian kewenangan yang jelas.
Bagi Annisa, kebijakan ini merupakan bagian dari visi besar membangun pemerintahan yang melayani masyarakat dengan integritas.
“Kita ingin Dharmasraya menjadi contoh daerah yang bersih, profesional, dan akuntabel. Setiap rupiah anggaran harus kembali untuk kesejahteraan rakyat,” tegasnya.
Dengan pelantikan tersebut, Dharmasraya membuka babak baru pengawasan internal yang lebih kuat, sekaligus menegaskan arah kepemimpinan yang menempatkan transparansi dan pencegahan korupsi sebagai fondasi utama pembangunan daerah.
(C8N)
#senyuman08
