Crew8 News
Padang Pariaman – Gelombang kritik terhadap keberangkatan sejumlah anggota Komisi I dan Komisi IV DPRD Padang Pariaman ke Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, semakin keras. Publik mengecam keputusan tersebut sebagai tindakan tidak peka dan tidak berperikemanusiaan, mengingat daerah ini baru saja dilanda banjir yang merusak tiga hingga empat kecamatan dan memaksa ratusan warga mengungsi.
Sejumlah tokoh masyarakat dan pemerhati kebijakan publik menilai keputusan kunker di saat bencana adalah bentuk kelalaian moral yang tidak bisa dibiarkan.
Kritik paling tajam dialamatkan kepada pimpinan daerah. Publik menuntut Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat segera menegur keras anggota DPRD yang tetap bepergian saat warga mereka sedang berjuang menyelamatkan harta benda dari banjir.
“Ini tidak manusiawi. Masa kunker di saat masyarakat sedang bertaruh dengan bencana? Pejabat publik seharusnya hadir ketika rakyatnya dalam kondisi paling sulit. Ini jelas kekhilafan moral,” tegas seorang pemerhati kebijakan publik di Padang Pariaman.
Ia menyebut tindakan ini dapat memicu kemarahan sosial karena memperlihatkan seolah-olah derita masyarakat berada di urutan kesekian bagi para wakil rakyat.
“Jika ini dibiarkan, ketegangan publik pasti muncul. Rakyat bukan butuh foto, bukan butuh janji, mereka butuh kehadiran para pemimpinnya.”
Selain teguran dari kepala daerah, publik didorong untuk menggunakan jalur resmi dengan melaporkan tindakan ini ke Badan Kehormatan Dewan (BKD) DPRD Padang Pariaman. Menurut para pemerhati, keputusan kunker saat daerah dilanda bencana dapat masuk kategori pelanggaran etik karena menyangkut integritas lembaga legislatif.
“Silakan masyarakat laporkan. BKD punya kewenangan memeriksa dan memberi sanksi. DPRD tidak boleh dibiarkan berjalan tanpa kontrol etik,” ujarnya.
Menanggapi kritik itu, Ketua Komisi IV DPRD Padang Pariaman, Afredison, beralasan bahwa agenda kunker sudah terjadwal jauh hari sehingga sulit dibatalkan.
“Kegiatan ini sudah terjadwal sejak awal. Tidak mungkin kami batalkan begitu saja. Tapi tidak semua anggota ikut,” kata Afredison, Rabu (3/12/2025).
Ia memastikan sebagian anggota komisi tetap berada di daerah untuk membantu penanganan pascabencana dan menilai bahwa kehadiran sebagian anggota di Sleman tidak menghambat penanganan banjir karena melibatkan banyak unsur pemerintah.
Rombongan DPRD diterima jajaran Pemkab Sleman dan berdiskusi mengenai penyaluran bansos, pengelolaan masalah sosial, skema P3K paruh waktu, serta tata kelola pemerintahan daerah. Anggota dewan menyebut banyak hal yang dapat diadopsi untuk perbaikan layanan publik di Padang Pariaman.
Sementara itu, BPBD Padang Pariaman melaporkan bahwa proses pemulihan pascabencana masih berjalan, termasuk pendataan kerusakan, pembersihan lumpur, dan distribusi bantuan.
Meski demikian, sebagian besar kritik masyarakat berfokus pada aspek moral, bukan teknis. Publik menilai kehadiran fisik wakil rakyat di tengah warganya yang terkena bencana adalah bentuk solidaritas dasar yang tidak bisa digantikan oleh agenda luar daerah.
Kunker yang tetap dilaksanakan hingga 6 Desember 2025 ini dinilai sebagai sinyal buruk mengenai prioritas para anggota DPRD Padang Pariaman.
(C8N)
#senyuman08
