Oleh: Iwan Syukri – ARUN Sumbar
Crew8 News
Ada satu kekeliruan cara berpikir yang mulai mengemuka dalam penguatan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), seolah-olah koperasi baru bisa bergerak setelah gedung berdiri, gudang selesai, dan papan nama terpasang.
Padahal ekonomi rakyat tidak pernah menunggu bangunan.
Ia bergerak karena pasar.
Dan hari ini, pasar itu sudah ada di depan mata, Program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Program ini membutuhkan suplai harian dalam skala masif, beras, telur, ayam, ikan, sayur, minyak, bumbu, setiap hari, tanpa jeda. Artinya, ada permintaan rutin, berulang, dan jangka panjang. Dalam logika bisnis, inilah pasar paling ideal untuk koperasi, stabil dan terjamin.
Karena itu saya melihat, menunggu gudang baru untuk mulai bergerak adalah kemewahan yang tidak perlu.
Justru peluang MBG harus diperkenalkan sejak sekarang kepada pengurus KDMP sebagai laboratorium pematangan. Biarkan mereka belajar mengelola kontrak, menghitung volume, membaca arus kas, membangun jejaring pemasok, dan menata logistik. Koperasi tumbuh karena praktik, bukan karena bangunan.
Kalau menunggu sempurna dulu, kesempatan keburu diambil vendor besar.
Pengalaman menunjukkan, setiap proyek pemerintah berskala besar selalu mengundang pemain lama, distributor raksasa, kontraktor logistik, hingga jaringan kedekatan personal dengan mitra dapur. Ketika mereka masuk, harga naik, rantai pasok memanjang, dan mark-up sulit dikendalikan.
Desa kembali menjadi penonton.
Di sinilah KDMP harus mengambil posisi sebagai pemutus mata rantai itu.
Koperasi desa bisa menjadi agregator produksi petani dan peternak, sekaligus jembatan suplai antar-daerah. Jika satu nagari surplus telur, koperasi lain menyerap. Jika satu kecamatan panen sayur melimpah, jaringan koperasi mendistribusikan. Model horizontal ini mematahkan monopoli vertikal pemain besar.
Uang berputar di desa, bukan keluar desa.
Namun penguatan koperasi tidak boleh berhenti pada wacana. Negara harus hadir secara konkret.
Saya mendorong Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia segera memberikan pelatihan bisnis dan manajemen modern kepada pengurus KDMP, pengelolaan stok, pencatatan keuangan, tata kelola kontrak, hingga manajemen rantai pasok.
Setelah koperasi mengantongi kontrak pemasok MBG yang dikoordinasikan Badan Gizi Nasional, akses modal kerja harus dibuka melalui perbankan negara di bawah Himpunan Bank Milik Negara.
Tanpa modal, koperasi tak akan mampu membeli stok besar. Tanpa pendampingan, koperasi rentan salah kelola. Dua hal ini harus berjalan bersamaan.
Lebih jauh lagi, Koperasi desa harus didorong masuk ke jalur distribusi barang-barang strategis bersubsidi, pupuk, gas elpiji, hingga sembako. Jika koperasi menjadi simpul distribusi resmi, maka pengawasan lebih mudah dan penyelewengan bisa ditekan.
Bahkan, KDMP sangat potensial bermitra sebagai gerai dengan Perum Bulog. Ketika nanti mereka memiliki toko dan gudang sendiri, fasilitas itu bisa sekaligus menjadi kepanjangan tangan Bulog dalam menjalankan penugasan negara, stabilisasi harga, operasi pasar, dan cadangan pangan.
Artinya, satu koperasi bisa menjalankan banyak fungsi, pemasok MBG, distributor pupuk, pangkalan elpiji, hingga mitra Bulog. Itulah ekosistem ekonomi desa yang sesungguhnya.
Bagi saya, inilah momentum kebangkitan koperasi yang nyata, bukan slogan.
Jangan tunggu gedung berdiri baru bergerak.
Gerakkan dulu usahanya, gedung akan menyusul.
Kalau negara serius, koperasi desa bukan hanya pelengkap program. Ia bisa menjadi tulang punggung distribusi pangan nasional.
Dan ketika itu terjadi, program makan bergizi tidak sekadar mengenyangkan anak-anak sekolah, tetapi juga menghidupkan ekonomi kampungnya sendiri.
(C8N)
#senyuman08
