Crew8 News
Kunjungan Presiden Prabowo Subianto ke Sumatera Barat pada 18 Desember 2025 adalah peristiwa kenegaraan yang sarat makna. Di tengah duka pascabencana, kehadiran Presiden menegaskan bahwa negara tidak absen saat rakyat menghadapi krisis. Namun di balik sorotan utama tersebut, publik juga menyaksikan bagaimana kepemimpinan daerah memainkan peran penting dalam memastikan kehadiran negara itu benar-benar terasa.
Wakil Gubernur Sumatera Barat Vasko Ruseimy tampil konsisten mendampingi Presiden sejak penyambutan hingga pelepasan kepulangan. Ini bukan sekadar urusan protokoler. Dalam praktik ketatanegaraan, siapa yang berada paling dekat dengan pusat pengambil keputusan kerap menjadi penentu efektif tidaknya sebuah kebijakan dieksekusi di daerah.
Publik membaca kehadiran Vasko sebagai simbol kesiapan daerah untuk bergerak dalam satu garis komando nasional. Di lapangan, ia terlihat aktif menjembatani komunikasi antara Presiden dan realitas di daerah: dari infrastruktur yang putus, kebutuhan logistik warga, hingga kapasitas pemerintah daerah dalam menindaklanjuti arahan pusat. Di sinilah kepemimpinan diuji, bukan pada pidato, tetapi pada kemampuan menerjemahkan kebijakan menjadi tindakan.
Dalam situasi krisis, negara membutuhkan figur-figur daerah yang tidak sekadar menunggu instruksi, tetapi mampu mengonsolidasikan sumber daya dan memastikan keputusan cepat dijalankan. Kepercayaan Presiden kepada pemerintah provinsi untuk menerima dan mengoordinasikan bantuan menjadi penanda penting bahwa Sumatera Barat dipandang sebagai mitra yang siap bekerja, bukan sekadar penerima kebijakan.
Namun, opini publik Sumatera Barat juga bersifat kritis. Kedekatan simbolik dengan Presiden hanya akan bernilai jika berujung pada pemulihan nyata. Masyarakat menunggu pembuktian bahwa koordinasi pusat–daerah ini benar-benar mempercepat perbaikan infrastruktur, memulihkan ekonomi warga, dan menghadirkan keadilan distribusi bantuan, bukan berhenti pada dokumentasi kunjungan.
Dalam konteks politik, peran Vasko Ruseimy terbaca sebagai upaya membangun kepemimpinan yang bersandar pada kerja dan loyalitas institusional, bukan personalisasi kekuasaan. Ia memilih posisi sebagai pelaksana dan penghubung, bukan penonjolan diri. Sikap ini, jika konsisten dijaga, justru dapat memperkuat legitimasi politiknya di mata publik.
Redaksi berpandangan bahwa momentum pascabencana ini harus dijadikan titik tolak untuk membangun pola kepemimpinan daerah yang lebih tangguh dan responsif. Sinergi pusat–daerah tidak boleh bersifat temporer, tetapi menjadi mekanisme kerja permanen dalam menghadapi krisis dan pembangunan jangka panjang.
Kunjungan Presiden Prabowo telah membuka ruang konsolidasi. Kini, tantangannya ada pada pemerintah daerah: memastikan bahwa kehadiran negara yang dirasakan hari ini berubah menjadi pemulihan yang dirasakan esok hari. Di titik inilah, publik akan menilai sejauh mana kepemimpinan benar-benar hadir, bukan hanya terlihat.
(C8N)
#senyuman08
