Crew8 News
Padang, 30 Desember 2025 — Sejalan dengan arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang menegaskan komitmen negara untuk menindak tegas seluruh mafia yang merugikan rakyat, bahkan jika melibatkan pejabat tinggi atau jenderal sekalipun, Ketua Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (SEMMI) Sumatera Barat, Fardian Pratama, menyerukan perang total melawan mafia migas di Sumatera Barat.
Fardian menegaskan, pernyataan Presiden harus dimaknai sebagai sinyal kuat bahwa negara tidak boleh kalah dari jaringan mafia, termasuk mafia migas yang diduga kuat menjadi penyebab utama krisis distribusi BBM subsidi, khususnya solar, di daerah. Menurutnya, ketegasan di tingkat pusat harus benar-benar dijalankan hingga ke daerah.
“Presiden sudah sangat jelas. Negara tidak boleh takut pada mafia. Jika di daerah masih terjadi kelangkaan dan antrean panjang, berarti ada mafia yang masih bermain,” ujar Fardian, Senin (30/12).
Ia menilai, kelangkaan solar subsidi yang terus berulang di berbagai wilayah Sumatera Barat bukan semata akibat keterbatasan kuota, melainkan kuat dugaan adanya praktik penimbunan, penyalahgunaan distribusi, dan permainan mafia migas yang telah berlangsung lama serta terorganisir.
Dalam beberapa pekan terakhir, antrean panjang kendaraan kembali terjadi di sejumlah SPBU. Sejak dini hari, kendaraan roda dua, mobil pribadi, angkutan umum, hingga truk logistik memadati SPBU. Antrean mengular ratusan meter, bahkan menggunakan bahu jalan dalam waktu lama, sehingga mengganggu kelancaran lalu lintas dan membahayakan pengguna jalan lainnya.
Kondisi tersebut dinilai melumpuhkan aktivitas ekonomi. Truk distribusi, angkutan hasil pertanian, nelayan, hingga pelaku usaha kecil terpaksa menghentikan aktivitas produktif demi mendapatkan solar subsidi.
“Ini sudah bukan sekadar antre. Ini penyanderaan ekonomi. Truk kami bisa berhenti berjam-jam hanya untuk solar. Barang terlambat, biaya membengkak, dan semua dirugikan,” tegas Rizal, pengusaha distribusi bahan pokok di Padang.
Keluhan juga datang dari pelaku usaha di sekitar lokasi antrean. Sejumlah pemilik toko, warung makan, bengkel, dan kios kecil mengaku omzet menurun drastis karena akses ke tempat usaha mereka tertutup oleh antrean kendaraan.
“Pembeli tidak bisa masuk. Toko kami tertutup truk dan mobil yang antre solar dari pagi sampai sore. Kami ikut jadi korban, padahal tidak menikmati solar subsidi,” ujar Yusran, pemilik toko kelontong di sekitar SPBU.
Hal serupa disampaikan Nurhayati, pedagang makanan. Ia mengaku setiap kali terjadi antrean solar, aktivitas jualan nyaris berhenti.
“Warung seperti tidak kelihatan karena tertutup antrean. Orang malas berhenti karena macet. Kami benar-benar dirugikan,” katanya.
Sementara itu, Hendri, pengusaha angkutan hasil pertanian dari Solok, menegaskan bahwa antrean solar membuat distribusi hasil kebun kacau dan merugikan petani.
“Sayur bisa busuk di jalan, ongkos naik, petani rugi. Tapi anehnya, solar selalu cepat habis. Ini jelas permainan,” ujarnya.
Fardian juga menyoroti keterkaitan mafia BBM ilegal dengan aktivitas tambang emas ilegal di Sumatera Barat yang membutuhkan pasokan solar dalam jumlah besar untuk mengoperasikan mesin dan alat berat.
“Tambang emas ilegal tidak mungkin hidup tanpa BBM. Artinya mafia BBM dan tambang ilegal adalah satu jaringan kejahatan,” tegasnya.
Menurutnya, aktivitas tambang ilegal telah merusak daerah aliran sungai dan hutan di hulu, menyebabkan pendangkalan, pencemaran, dan menurunnya daya tampung air, yang berujung pada banjir bandang dan longsor.
“Bencana ini bukan sekadar faktor alam. Ini akibat pembiaran. BBM ilegal menghidupi tambang ilegal, tambang ilegal merusak lingkungan, rakyat menanggung dampaknya,” kata Fardian.
Ia menegaskan, penambahan kuota BBM tidak akan menyelesaikan persoalan jika mafia masih menguasai distribusi.
“Percuma kuota ditambah. Selama mafia masih bermain, rakyat tetap antre, ekonomi terganggu, dan bencana akan terus berulang,” ujarnya.
SEMMI Sumatera Barat mendesak aparat penegak hukum mengusut tuntas seluruh jaringan mafia migas, dari pelaku lapangan hingga pihak yang membekingi, serta menindak tegas tambang emas ilegal tanpa pandang bulu.
“BBM subsidi adalah hak rakyat, bukan komoditas mafia. Negara tidak boleh kalah. Kami akan terus bersuara dan bergerak sampai persoalan ini dituntaskan,” tutup Fardian Pratama.
(C8N)
#senyuman08
