Crew8 News
JAKARTA — Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya meluruskan narasi yang menyebut Program Makan Bergizi Gratis (MBG) memangkas anggaran pendidikan hingga menyebabkan sekolah terbengkalai dan kesejahteraan guru terabaikan.
Menurutnya, tudingan tersebut tidak berdasar. Pemerintah memastikan anggaran pendidikan tahun 2026 telah disepakati bersama antara pemerintah, DPR, dan Badan Anggaran DPR, termasuk rincian penggunaan dan prioritas belanja.
“Seluruh program pendidikan strategis tetap berjalan. Tidak ada yang dihentikan, justru ditambah dan diperkuat,” kata Teddy dalam keterangan resmi, Jumat.
Ia menegaskan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, pemerintah memperluas akses pendidikan bagi kelompok rentan melalui sejumlah program afirmatif.
Program Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP), dan dana BOSP misalnya, tetap berlanjut. Pemerintah juga mengembangkan Sekolah Rakyat yang menyasar anak putus sekolah, lengkap dengan fasilitas tempat tinggal, pendidikan formal, makan bergizi, serta jaminan kesehatan. Hingga tahun lalu, program ini telah menjangkau sekitar 20 ribu siswa di 166 sekolah, dengan target penambahan 100 sekolah baru tahun ini.
Di bidang infrastruktur, pemerintah pusat turut mengambil peran meskipun pengelolaan sekolah merupakan kewenangan pemerintah daerah. Pada 2025, sekitar 16 ribu sekolah direnovasi dengan total anggaran sekitar Rp17 triliun.
Selain itu, percepatan digitalisasi pembelajaran juga dilakukan melalui distribusi 280 ribu unit televisi digital ke sekolah-sekolah, yang akan terus ditingkatkan guna menunjang proses belajar mengajar.
Pemerintah juga menaruh perhatian pada kesejahteraan tenaga pendidik. Insentif guru honorer yang semula stagnan selama dua dekade kini dinaikkan menjadi Rp400 ribu. Tunjangan guru non-ASN meningkat dari Rp1,5 juta menjadi Rp2 juta per bulan. Mekanisme pencairan pun dipercepat, dari sebelumnya per tiga bulan melalui pemerintah daerah, kini langsung ditransfer setiap bulan ke rekening guru.
Teddy menekankan, program MBG justru menjadi pelengkap kebijakan pendidikan karena membantu pemenuhan gizi siswa sehingga meningkatkan konsentrasi dan capaian belajar.
Di sisi lain, pelaksanaan MBG dan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) juga membuka ruang partisipasi generasi muda, khususnya sarjana baru, baik sebagai tenaga pelaksana maupun wirausaha muda di sektor pangan dan distribusi.
“Jadi bukan pengurangan, melainkan penguatan. Pendidikan tetap prioritas, dan MBG hadir untuk mendukung kualitas sumber daya manusia sejak dini,” ujarnya.
Dengan klarifikasi tersebut, pemerintah berharap publik tidak terpengaruh informasi keliru yang menempatkan program gizi dan pendidikan seolah saling berkompetisi, padahal keduanya dirancang berjalan beriringan.
(C8N)
#senyuman08
