Crew8 News Jakarta – Komisi II DPR RI menegaskan pentingnya komitmen nyata Pemerintah Pusat dalam membangun empat Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua.
Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PDI Perjuangan dari Dapil Jawa Timur VI, Romy Soekarno, menilai pembentukan DOB bukan sekadar pemenuhan tuntutan administratif, melainkan langkah strategis yang harus diikuti dengan dukungan menyeluruh dari sisi fiskal, infrastruktur, dan sumber daya manusia.
Menurut Romy, pembentukan DOB akan menjadi sia-sia jika tidak diiringi program pembangunan yang terarah dan terukur.
“DOB di Papua bukan hanya persoalan memekarkan wilayah di atas peta, tetapi bagaimana wilayah tersebut mampu tumbuh dan berkembang dengan dukungan fasilitas publik yang memadai, akses layanan dasar yang setara, serta peluang ekonomi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (11/8/2025).
Ia mengingatkan bahwa kondisi geografis Papua yang menantang, keterbatasan transportasi, serta ketimpangan pembangunan antarwilayah membutuhkan strategi khusus.
Pemerintah, kata dia, harus memastikan anggaran pembangunan DOB tidak terhambat oleh birokrasi atau keterlambatan pencairan, sekaligus mengoptimalkan koordinasi antar-kementerian dan lembaga.
“Jika tidak ada sinergi dan percepatan, pembentukan DOB hanya akan menambah beban administrasi tanpa memberikan manfaat signifikan bagi warga Papua,” tegasnya.
Komisi II DPR RI mendorong agar pemerintah menetapkan peta jalan (roadmap) pembangunan DOB Papua yang jelas, dengan target jangka pendek, menengah, dan panjang. Termasuk di dalamnya rencana pembangunan infrastruktur dasar, pemberdayaan ekonomi lokal, serta peningkatan kapasitas aparatur daerah.
Dengan pendekatan tersebut, DPR berharap DOB di Papua dapat menjadi katalis pemerataan pembangunan, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat kehadiran negara di wilayah paling timur Indonesia itu.
(C8N)
#senyuman08
