Crew8 News
Padang,- Koordinator Presidium KAHMI Sumatera Barat, Desrio Putra, menilai pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai program prioritas Presiden Prabowo Subianto akan jauh lebih efektif jika pelaksanaannya memberikan opsi bagi koperasi desa atau koperasi sekolah untuk berperan langsung.
Menurut Desrio, mekanisme ini tidak hanya membuat program lebih efisien, tetapi juga mendorong kemandirian ekonomi lokal dan pemberdayaan masyarakat sekitar sekolah.
“Jika pelaksanaannya dilakukan oleh koperasi desa atau koperasi sekolah, jumlah makanan yang disiapkan akan lebih sedikit dan terkendali, sehingga memudahkan pengaturan serta pengawasan kualitas gizi. Selain itu, biaya antar-jemput dari dapur ke sekolah bisa dihemat, dan anggaran tersebut dapat dialihkan untuk peningkatan gizi siswa,” ujar Desrio.
Ia menambahkan, biaya sewa dapur dan peralatan masak bisa dialihkan menjadi aset sekolah yang bermanfaat jangka panjang. Sekolah dengan fasilitas asrama bahkan sudah memiliki dapur mandiri yang bisa dioptimalkan untuk pelaksanaan MBG tanpa biaya tambahan besar.
Lebih jauh, Desrio menekankan bahwa petani dan pelaku usaha mikro di sekitar sekolah dapat diberdayakan menjadi pemasok bahan makanan seperti sayur, ikan, dan daging. Pola ini, katanya, akan menumbuhkan ekonomi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan keluarga siswa.
“Jika masyarakat sekitar sekolah ikut menjadi bagian dari rantai pasok, program MBG akan menjadi penggerak ekonomi baru. Orang tua siswa yang ekonominya meningkat juga akan lebih mampu membiayai pendidikan lanjutan anak-anak mereka,” tambahnya.
Desrio menyoroti bahwa hingga awal Oktober 2025, penyerapan anggaran program MBG baru mencapai 29%, yaitu sekitar Rp20,6 triliun dari total Rp71 triliun. Capaian itu menunjukkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) belum mampu mencapai target implementasi nasional, dan kecil kemungkinan penyerapan akan mencapai 100% hingga akhir tahun.
Oleh karena itu, ia menyerukan agar pemerintah pusat melakukan evaluasi menyeluruh terhadap desain dan mekanisme pelaksanaan program.
“BGN bersama kementerian terkait, terutama Kemendikdasmen dan Kementerian Koperasi, perlu duduk bersama menyusun skema baru agar program prioritas Presiden ini benar-benar tepat sasaran dan berdaya guna,” ujarnya.
Desrio mengusulkan agar setiap sekolah diberikan pendampingan untuk membentuk atau memperkuat koperasi sekolah. Dengan begitu, pelaksanaan MBG tidak hanya menjadi kegiatan konsumtif, tetapi juga sarana edukasi ekonomi dan penguatan nilai-nilai koperasi di tengah masyarakat.
“Jika dilaksanakan melalui koperasi, program ini bisa menjadi momentum kebangkitan semangat gotong royong dan nilai-nilai ekonomi berbasis kebersamaan yang selama ini terkikis oleh sistem ekonomi kapitalistik,” katanya.
Desrio menilai, jika pemerintah sepakat untuk mengadopsi opsi pelaksanaan berbasis koperasi, maka perlu disiapkan kebijakan pendukung berupa stimulus permodalan, infrastruktur dapur, dan fasilitas pengolahan bahan pangan.
Ia mencontohkan bahwa bangunan sekolah yang tidak terpakai bisa dialihfungsikan menjadi dapur MBG, sementara pemerintah dapat memberikan bantuan modal dari Kemendikdasmen, perbankan (dengan jaminan pemerintah), hingga dana CSR perusahaan setempat.
“Ide menggandeng negara lain untuk mendukung pelaksanaan MBG sebenarnya kurang tepat. Semua pembiayaan bersumber dari APBN, sehingga sudah semestinya melibatkan potensi masyarakat dalam negeri,” tegas Desrio.
Dengan desain ulang yang lebih partisipatif, Desrio optimistis Program MBG bukan hanya soal memberi makan bergizi kepada siswa, tetapi juga menjadi model pembangunan ekonomi lokal yang berkelanjutan.
(C8N)
#senyuman08
