Oleh: Iwan Tanjung
Crew8 News
Suara mahasiswa selalu saya tempatkan sebagai energi moral demokrasi. Dari kampus, sejarah mencatat lahirnya koreksi terhadap kekuasaan, perlawanan terhadap ketidakadilan, hingga dorongan perubahan sosial. Karena itu, kritik mahasiswa tidak pernah layak diremehkan.
Tetapi satu hal yang juga harus diingat, kritik yang kuat bukan sekadar keras, melainkan cerdas.
Belakangan saya mencermati sejumlah pernyataan Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada, Tiyo Ardianto, terkait kebijakan publik dan isu ekonomi. Bagi saya, yang menjadi soal bukan keberaniannya berbicara. Keberanian itu penting. Namun yang patut diuji adalah kualitas argumentasinya.
Sebagai mahasiswa filsafat, publik tentu berharap ia menghadirkan kritik yang lebih mendalam, lebih metodologis, dan lebih mendasar. Filsafat tidak mengajarkan reaksi spontan. Filsafat melatih seseorang membongkar asumsi, menguji premis, menyusun logika, dan menuntut bukti.
Dengan kata lain, filsafat bekerja di akar, bukan di permukaan.
Ketika kritik ekonomi hanya berhenti pada penilaian “kebijakan ini salah”, “program ini merugikan”, atau “pemerintah tidak berpihak”, tanpa disertai pembacaan data, tanpa analisis struktur biaya-manfaat, tanpa kerangka etik yang jelas, maka itu bukan lagi kritik filosofis. Itu sekadar opini.
Dan opini, sekeras apa pun, tidak cukup untuk meruntuhkan argumen kebijakan publik.
Dalam isu ekonomi dan manajemen, disiplin ilmiah menuntut lebih. Ada angka yang harus dibaca. Ada riset yang harus diuji. Ada komparasi yang harus dilakukan. Kritik tanpa basis empiris hanya akan terdengar retoris, bahkan emosional.
Padahal organisasi mahasiswa sekelas BEM memiliki sumber daya intelektual yang lengkap. Ada rekan-rekan yang memahami ekonomi, manajemen bisnis, tata kelola keuangan, hingga analisis kebijakan. Diskusi lintas disiplin semestinya menjadi budaya sebelum berbicara ke ruang publik.
Sebab gerakan mahasiswa bukan panggung slogan, melainkan ruang gagasan.
Saya percaya, publik hari ini tidak lagi mudah diyakinkan oleh kalimat-kalimat besar tanpa fondasi data. Zaman telah berubah. Kritik harus presisi. Harus berbasis riset. Harus menunjukkan kedisiplinan berpikir.
Kalau tidak, gerakan intelektual berisiko terjebak menjadi sekadar aktivisme simbolik.
Kampus seharusnya melahirkan argumentasi yang lebih tajam daripada politisi, bukan sebaliknya.
Karena kekuatan mahasiswa bukan pada jabatan, melainkan pada nalar.
Pada titik itulah marwah akademik diuji.
Kritik tetap perlu. Bahkan harus. Tetapi kritik yang kehilangan fondasi ilmiah hanya akan menjadi gema, terdengar nyaring, namun cepat hilang.
Dan demokrasi tidak dibangun oleh gema, melainkan oleh gagasan yang kokoh.
(C8N)
#senyuman08
