Tajuk Redaksi
Negara sesungguhnya sudah berada di jalur yang benar.
Crew8 News
Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diluncurkan sebagai langkah berani untuk memastikan generasi Indonesia tidak lagi tumbuh dengan beban gizi buruk. Di saat yang sama, pemerintah mendorong swasembada pangan dan mempersempit keran impor. Artinya jelas: kebutuhan makan rakyat harus dipenuhi dari produksi dalam negeri.
Secara konsep, ini adalah kombinasi kebijakan yang kuat.
Negara menciptakan permintaan besar melalui MBG, sekaligus membuka ruang produksi bagi petani, peternak, nelayan, dan UMKM pangan.
Namun, di tengah arus besar itu, ada satu mata rantai yang justru tertinggal: Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Padahal lembaga inilah yang sejak awal digagas sebagai tulang punggung alur distribusi penyaluran subsidi pemerintah dan pengawal pangan rakyat. Ironinya terasa nyata.
Puluhan ribu dapur MBG sudah berdiri dan memasak setiap hari. Kebutuhan beras, telur, ayam, ikan, sayur, dan buah melonjak drastis.
Permintaan ini seharusnya menjadi berkah ekonomi desa. Tetapi hingga kini, hampir tak terdengar KDMP yang di gembor gembor sudah berdiri 87 ribu tersebut tak satupun menjadi mitra pasok utama program tersebut.
Dapur berjalan. Pasokan tetap dari distributor lama. Koperasi desa menunggu. Ini bukan sekadar persoalan teknis. Ini kegagalan menyambungkan desain kebijakan.
Secara ekonomi, MBG adalah pasar raksasa yang terjamin oleh APBN. Permintaannya pasti, volumenya besar, dan berlangsung setiap hari. Dalam teori pembangunan, situasi seperti ini adalah momentum emas untuk menggerakkan produksi rakyat.
Jika pasokan diarahkan ke koperasi desa, maka petani punya pembeli tetap. Peternak berani meningkatkan kapasitas. UMKM pangan tumbuh. Uang negara berputar di kampung.
Inilah yang disebut multiplier effect.
Tetapi tanpa keterlibatan KDMP, efek itu hilang. Yang terjadi hanya belanja negara ke vendor besar. Perputaran uang berhenti di segelintir pemain. Desa kembali menjadi penonton.
Kalau ini dibiarkan, MBG hanya menjadi program sosial, bukan transformasi ekonomi. Padahal bangsa ini tidak kekurangan program bantuan. Yang kita butuhkan adalah program yang membangkitkan kemandirian.
Masalahnya terlihat jelas di lapangan.
Belum ada instruksi tegas yang mewajibkan dapur MBG memprioritaskan pasokan dari KDMP. Pemerintah daerah kebingungan mengoordinasikan peran koperasi. Pengurus KDMP sendiri tidak tahu komoditas apa yang harus diproduksi dan berapa volumenya.
Tanpa peta kebutuhan, tanpa kontrak pembelian, tanpa kepastian pasar, koperasi hanya menjadi papan nama.
Negara sudah membangun wadahnya, tetapi lupa menghidupkan isinya.
Kita tidak boleh mengulang kesalahan klasik, membentuk kelembagaan tanpa memberi fungsi.
Redaksi memandang, bila pemerintah sungguh serius menjadikan KDMP sebagai instrumen ekonomi rakyat, maka sikap setengah hati harus dihentikan. Sudah saatnya ada langkah konkret dan tegas.
Pemerintah pusat dan daerah perlu menerbitkan instruksi yang jelas agar pasokan MBG diprioritaskan dari koperasi desa. Kementerian terkait harus menyusun peta kebutuhan pangan berbasis data agar desa tahu apa yang harus diproduksi. Skema kontrak jangka panjang wajib disiapkan agar koperasi berani berinvestasi.
Tanpa keberpihakan administratif, pasar selalu dimenangkan yang bermodal besar. Dan itu bertentangan dengan semangat ekonomi kerakyatan yang selama ini digaungkan.
MBG dan KDMP seharusnya adalah dua kaki dari satu tubuh kebijakan.
Yang satu memberi makan.
Yang lain memberi penghidupan.
Jika hanya satu yang berjalan, ini pincang.
Keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur dari jumlah porsi yang tersaji. Keberhasilannya harus terlihat dari sawah yang hidup, kandang yang bertambah, UMKM yang tumbuh, dan koperasi desa yang berputar.
Karena kedaulatan pangan bukan sekadar soal makan hari ini, melainkan siapa yang memproduksi dan siapa yang menikmati hasilnya.
Negara sudah menciptakan pasarnya.
Sekarang saatnya memastikan pasar itu milik rakyat sendiri.
(C8N)
#senyuman08
