Oleh: Mevrizal SH.MH.
Sekretaris Peradi Padang / Ketua ARUN Sumbar
Padang – Polemik tuduhan ijazah palsu Presiden Joko Widodo kembali mengemuka di ruang publik, isu lama yang telah berulang kali dibantah oleh pihak kampus dan lembaga berwenang ini tetap saja menjadi bahan konsumsi, hujatan, dan cemoohan di media sosial.
Fenomena ini memperlihatkan bagaimana ruang demokrasi kerap diwarnai perdebatan yang tidak lagi berhenti pada kritik rasional, melainkan sering melampaui batas-batas adab.
Sejumlah pengamat menilai, praktik semacam ini adalah wajah buram demokrasi di Indonesia, Demokrasi memang membuka ruang selebar-lebarnya bagi kebebasan berpendapat, namun kebebasan itu seharusnya berjalan beriringan dengan tanggung jawab moral, tanpa adab, kebebasan justru berubah menjadi alat untuk merendahkan martabat, bukan mendorong perbaikan.
Dalam khazanah Islam, mendoakan pemimpin dianggap sebagai salah satu bentuk kecintaan pada neger, Doa dipandang sebagai energi moral yang diharapkan menjaga pemimpin agar tetap amanah, adil, dan mampu menjalankan tugas, namun, doa tersebut tidak bersifat membabi buta, Ulama menekankan bahwa doa hanya layak ditujukan kepada pemimpin yang benar-benar menjalankan amanah, bukan mereka yang menyalahgunakan kekuasaan.
Pandangan ini sejalan dengan prinsip tanggung jawab warga negara, mendoakan pemimpin bukan berarti membungkam kritik, melainkan mengingatkan bahwa kritik tetap bisa disampaikan dengan adab, kritik yang dibungkus doa diyakini akan lebih menyejukkan, sekaligus menjaga marwah demokrasi.
Kebudayaan Minangkabau memiliki pandangan yang selaras, dalam pepatah adat, pemimpin bukan sekadar orang yang duduk di kursi kekuasaan, tetapi sosok yang dimuliakan karena pengabdiannya, pemimpin Minangkabau digambarkan sebagai orang yang “tahu di nan ampek, pandai di nan salapan,” yakni mendengar suara rakyat dari segala penjuru, termasuk suara-suara kecil yang kerap tak terdengar di ruang publik.
Lebih jauh, pemimpin dituntut menyiapkan generasi penerus yang lebih baik, bukan sekadar mempertahankan kekuasaan.
“Bangsa yang kuat bukan hanya mempertahankan satu nama, melainkan melahirkan banyak pemimpin yang bijak,” demikian salah satu pesan yang diwariskan dalam naskah pandangan kebudayaan Minangkabau.
Masyarakat tetap memiliki hak mutlak untuk menyampaikan kritik, kritik adalah bagian sah dari demokrasi, bahkan menjadi fondasi agar roda pemerintahan tidak kehilangan arah, namun, kritik yang dilakukan dengan cara kasar, fitnah, dan penuh hujatan justru menutup pintu perbaikan.
Kritik yang beradab menuntut keberanian moral, ia hadir dengan data, argumen, dan niat tulus membangun, sebaliknya, kritik yang hanya didorong kebencian justru merugikan masyarakat luas, demokrasi pada akhirnya kehilangan ruhnya, karena berubah menjadi arena adu hinaan, bukan ruang mencari solusi.
Pesan penting lainnya adalah pengingat bagi para pemimpin agar tidak hanya peka ketika momentum politik atau kampanye tiba, tugas utama seorang pemimpin adalah mendengar suara masyarakat dalam keseharian, keluhan harga pangan, akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga persoalan kecil yang nyata dirasakan rakyat.
Jabatan, sekeras apapun dipertahankan, tetap bersifat sementara, yang abadi adalah jejak kepemimpinan, apakah ia dikenang sebagai pemimpin yang bijak atau sebaliknya, dalam perspektif agama, jejak itu bahkan akan menjadi bagian dari pertanggungjawaban di hadapan Tuhan.
Fenomena hujatan politik seperti tuduhan ijazah palsu menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia belum sepenuhnya matang, kebebasan berpendapat sering dipahami hanya sebagai hak tanpa kewajiban moral, padahal, demokrasi yang sehat mensyaratkan adanya adab, baik dari masyarakat maupun dari pemimpinnya.
Dengan demikian, mendoakan pemimpin dapat dilihat sebagai bagian dari adab demokrasi, ia bukan sekadar ritual keagamaan, melainkan pernyataan sikap, bahwa masyarakat menginginkan pemimpin yang amanah, dan doa itu menjadi pengingat agar kekuasaan dijalankan dengan penuh tanggung jawab.
(C8N)
#senyuman08
