Crew8 News
Jakarta — Menteri Sosial Saifullah Yusuf bertemu Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya di Kantor Sekretariat Kabinet, Rabu (24/12/2025). Pertemuan tersebut membahas kebijakan Bantuan Langsung Tunai (BLT) serta skema bantuan dan santunan bagi masyarakat terdampak bencana.
Dalam pertemuan itu dibahas penyaluran BLT agar dapat diterima masyarakat secara tepat sasaran dan tepat waktu. Pemerintah memastikan BLT reguler tetap disalurkan setiap bulan sebesar Rp200.000 kepada penerima manfaat.
Selain BLT reguler, pemerintah juga menyiapkan BLT tambahan selama tiga bulan dengan total nilai Rp900.000. BLT tambahan tersebut akan diberikan kepada sekitar 35 juta kepala keluarga atau setara dengan 120 juta jiwa di seluruh Indonesia.
Selain membahas bantuan nasional, pertemuan tersebut juga menyoroti penanganan sosial bagi masyarakat terdampak bencana di wilayah Sumatra. Pemerintah menetapkan bantuan khusus bagi kepala keluarga yang terdampak langsung maupun yang mengungsi akibat bencana.
Setiap kepala keluarga terdampak atau mengungsi akan menerima bantuan minimal sebesar Rp8 juta. Bantuan tersebut terdiri atas Rp3 juta untuk kebutuhan isian rumah dan Rp5 juta untuk pemulihan ekonomi keluarga.
Bantuan Rp8 juta tersebut diberikan di luar bantuan sosial lainnya. Pemerintah tetap menyalurkan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan, uang lauk pauk sebesar Rp300 ribu hingga Rp450 ribu per bulan, serta pembangunan hunian sementara dan hunian tetap bagi korban bencana.
Selain itu, pemerintah juga memberikan uang tunggu hunian sebesar Rp600 ribu.
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas pemberian santunan bagi korban bencana. Pemerintah menetapkan santunan sebesar Rp15 juta bagi korban meninggal dunia. Sementara itu, korban luka berat akan menerima santunan sebesar Rp5 juta.
Seluruh bantuan dan santunan tersebut akan disalurkan langsung oleh Kementerian Sosial kepada masyarakat penerima. Penyaluran dilakukan berdasarkan data yang telah diverifikasi dan mendapat persetujuan dari masing-masing bupati atau wali kota di daerah terdampak.
Sekretaris Kabinet Letkol Teddy Indra Wijaya menekankan pentingnya koordinasi antara kementerian dan pemerintah daerah dalam penyaluran bantuan. Pemerintah pusat dan daerah diminta memastikan validitas data penerima agar bantuan dapat disalurkan sesuai ketentuan.
Pertemuan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam memperkuat pelaksanaan program perlindungan sosial serta percepatan penanganan dan pemulihan bagi masyarakat terdampak bencana.
(C8N)
#senyuman08
