Crew8 News,Jakarta – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghentikan sementara aktivitas pertambangan nikel yang dilakukan PT Gag Nikel di wilayah Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Keputusan ini diambil menyusul sorotan publik dan laporan Greenpeace Indonesia terkait dugaan kerusakan lingkungan di pulau-pulau kecil yang tergolong kawasan lindung.
“Operasi dihentikan per 5 Juni 2025 hingga proses verifikasi lapangan selesai dilakukan,” ujar Bahlil di kantor Kementerian ESDM, Kamis, 5 Juni 2025.
Menurut Bahlil, kegiatan PT Gag Nikel telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) sejak 2017 dan mulai beroperasi pada 2018, dengan dokumen analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) yang telah disahkan. “Amdal sudah ada,” ujarnya.
Bahlil juga mengungkapkan bahwa Presiden terpilih Prabowo Subianto telah menerima laporan mengenai polemik tambang nikel di Raja Ampat.
“Beliau (Prabowo) untuk kebaikan negara akan selalu menjadi fokus,” kata Bahlil, tanpa merinci tanggapan langsung dari Prabowo.
Greenpeace Indonesia sebelumnya melaporkan aktivitas tambang nikel di Pulau Gag, Kawe, dan Manuran, pulau-pulau kecil yang menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tidak boleh dijadikan lokasi pertambangan, Organisasi lingkungan itu mencatat kerusakan lebih dari 500 hektare hutan dan vegetasi alami, serta terjadinya sedimentasi yang mengancam ekosistem laut dan terumbu karang.
“Sekitar 75 persen terumbu karang terbaik dunia berada di Raja Ampat, dan sekarang mulai dirusak,” kata Kepala Kampanye Hutan Greenpeace Global untuk Indonesia, Kiki Taufik, Selasa, 3 Juni 2025.
Greenpeace menyebutkan dampak buruk industri nikel sebelumnya juga terjadi di wilayah Halmahera, Wawonii, dan Kabaena. Mereka mendesak pemerintah bertindak cepat agar keindahan Raja Ampat yang disebut turis asing mirip dunia fiksi Pandora dalam film Avatar tidak ikut rusak.(C8N)
