Crew8 News, Padang – Seandainya korupsi punya wajah, maka di Sumatera Barat, wajah itu akan terlihat ramah, sopan, tapi menyimpan siasat culas.
Dalam diam birokrasi, dalam rutinitas administrasi, anggaran publik dipreteli oleh tangan-tangan yang tersenyum di balik meja pengadaan.
Itulah wajah dari dugaan skandal Biro PBJ Provinsi Sumbar yang belakangan terkuak dalam sebuah dokumen investigatif yang beredar luas.
Kita, sebagai media dan bagian dari masyarakat sipil, tak bisa lagi bungkam.
Dugaan korupsi sistematis senilai Rp4 miliar hanya dari fee proyek selama setahun bukanlah hal remeh.
Ini bukan soal satu dua oknum. Ini adalah jaringan. Ini konsorsium. Dan lebih mengkhawatirkan: ini dibiarkan.
Di negeri ini, ketika seorang nelayan kecil mengambil ikan melebihi kuota, ia diborgol. Tapi saat sekelompok ASN dan makelar proyek diduga memperdagangkan tender dengan fee 10%-30% dari uang rakyat, yang terdengar justru sunyi.
Kejaksaan dan Kepolisian, yang seharusnya menjadi pelindung keadilan publik, justru tampak gamang.
Sejauh ini tak terdengar ada pemeriksaan, pemanggilan, apalagi penetapan tersangka.
Sementara nama-nama pelaku disebut dengan terang, lengkap dengan jabatan, modus, dan nomor ponsel.
Ini bukan rumor. Ini sudah masuk ranah bukti permulaan yang cukup untuk penyelidikan awal.
Apakah kita sedang menyaksikan praktik impunitas berjemaah?
Lebih menyakitkan lagi, aktor-aktor dalam kasus ini bukan sekadar pelaku penyimpangan, mereka adalah simbol dari degradasi moral ASN.
Bagaimana mungkin seseorang yang pernah diberi sanksi karena praktik curang, lalu masuk kembali ke biro PBJ setelah “menyetor” uang suap jabatan, dan kini kembali leluasa memeras penyedia dan KPA?
Kami bertanya, di mana integritas Pemprov Sumbar? Di mana sikap tegas Gubernur dan Sekda? Sampai kapan ASN yang menyimpang dibiarkan merusak institusi dari dalam?
Sumatera Barat tidak kekurangan orang cerdas dan jujur.
Tapi birokrasi kerap menjadi tempat di mana yang cerdas dimatikan, dan yang jujur disingkirkan.
Konsorsium perampok APBD itu hanya bisa hidup bila sistem dibiarkan tumbuh seperti rawa kotor yang enggan dibersihkan.
Kami dari redaksi menegaskan bahwa pembiaran adalah bentuk lain dari kejahatan.
Jika hari ini skandal ini tetap dibiarkan tanpa langkah hukum, maka para pemimpin hari ini patut dicatat sebagai bagian dari masalah.
Sejarah akan mengingat, bahwa ketika rakyat butuh keadilan, mereka justru disuguhi kompromi dan kelumpuhan.
Sumbar bisa berubah, Tapi hanya jika keberanian lebih tinggi dari kepentingan.
Redaksi (C8N)
