OPINI / KOLOM REDAKSI CREW8 NEWS
Sumatera Barat sedang berada dalam periode yang oleh banyak pengamat disebut sebagai masa emas representasi politik, namun pada saat yang sama justru mengalami masa gelap konsolidasi ekonomi. Nama-nama asal Ranah Minang kini menempati kursi-kursi strategis dalam Kabinet Prabowo–Gibran. Secara teori, ini adalah momentum historis. Jarang sekali Sumbar memiliki akses politik sebesar ini ke pusat kekuasaan.
Namun angka-angka ekonomi justru bergerak ke arah sebaliknya.
Pertumbuhan ekonomi Sumbar pada Triwulan III 2025 hanya 3,36 persen YoY, anjlok dari triwulan sebelumnya. Secara q-to-q malah terkontraksi –0,10 persen, menandakan gejala pelemahan struktural.
Kekuatan politik menggunung. Tetapi ekonomi justru melandai.
Di sinilah paradoks itu berdiri tegak.
Dengan posisi elite Sumbar di kabinet, masyarakat wajar berharap percepatan pembangunan,
akses investasi, pembukaan industri baru, sinkronisasi pusat–daerah, hingga terobosan infrastruktur yang selama bertahun-tahun tersendat.
Namun realitas ekonomi memperlihatkan jurang lebar antara narasi politik dan hasil nyata.
Dua sektor penopang PDRB, industri pengolahan dan transportasi-pergudangan, tumbuh negatif.
Sementara ekspor melonjak 53 persen, tetapi tidak mengangkat ekonomi karena tidak berbasis produksi lokal bernilai tambah.
Ini adalah tanda jelas bahwa Sumbar belum punya orkestrasi pembangunan yang terarah.
Dan itu membawa kita pada pertanyaan penting,
Kenapa representasi politik tidak berbanding lurus dengan performa ekonomi?
Di balik angka-angka yang melemah, ada hal yang lebih mendasar,
kepemimpinan Sumbar, baik di tingkat daerah maupun dalam jejaring tokoh nasional, belum terkonsolidasi.
Bukan karena kurangnya figur, tetapi karena tidak adanya kesatuan strategi.
1. Ego sektoral yang terlalu dominan
Para tokoh Minang yang berada di pusat kekuasaan berjalan sendiri-sendiri.
Tidak ada “Project Sumbar” yang menjadi agenda bersama.
Semua punya posisi, tapi tidak punya koordinasi.
2. Pemerintah daerah lamban menyusun prioritas pembangunan
Tanpa peta jalan yang jelas, pemerintah pusat pun tidak punya rujukan yang solid untuk mengintervensi.
Kita sering terjebak pada rutinitas administratif, bukan agresivitas pembangunan.
3. Jaringan politik Minang di Jakarta tidak membentuk blok kekuasaan yang kompak
Posisi menteri ada, staf ahli ada, komisaris ada.
Namun tidak ada task force yang mengeksekusi percepatan pembangunan Sumbar.
Semua bergerak sporadis, tidak sinkron.
4. Kepemimpinan daerah kurang mampu memanfaatkan kedekatan politik dengan pusat
Ketika peluang terbuka, daerah seperti ragu menjemput bola.
Padahal provinsi lain agresif membentuk tim percepatan, lobi investasi, bahkan menyodorkan paket program siap eksekusi.
Akibatnya, pemerintahan berjalan, tetapi tidak memimpin.
Ada kekuasaan, tetapi tidak ada kendali.
Ada tokoh, tetapi tidak ada konsolidasi.
Inilah yang menjelaskan mengapa kekuatan politik Minang tidak pernah sepenuhnya terkonversi menjadi kekuatan ekonomi.
Representasi politik Sumbar di pusat bukanlah jaminan apa-apa bila kepemimpinan daerah tidak solid, tidak proaktif, dan tidak berani menagih janji pembangunan.
Rakyat tidak hidup dari jumlah menteri yang berasal dari daerah mereka.
Rakyat hidup dari ekonomi yang bergerak, industri yang tumbuh, harga yang stabil, dan akses pekerjaan yang lebih baik.
Kepemimpinan yang tak terkonsolidasi bukan hanya masalah teknis.
Ini masalah arah perjalanan daerah.
Jika Sumbar ingin keluar dari paradoks ini, maka, pemerintah daerah harus menjadi navigator, bukan penonton.Tokoh asal Sumbar di pusat harus membangun komando pembangunan bersama, bukan bergerak atomistik.Program prioritas harus jelas, terukur, dan disodorkan ke meja pusat. Konsolidasi politik harus diterjemahkan menjadi konsolidasi kebijakan.
Karena tanpa itu semua, Sumbar akan terus menjadi legenda politik tanpa menjadi kekuatan ekonomi.
Paradoks Sumbar, politik menggunung, ekonomi merosot, dan kepemimpinan yang tak terkonsolidasi, adalah alarm keras.
Alarm yang memanggil para pemimpin untuk duduk satu meja, membangun satu strategi, dan memastikan Ranah Minang tidak hanya dikenang karena sejarahnya, tetapi dihormati karena masa depannya.
(C8N)
#senyuman08
