Crew8 News, Jakarta,- Pemerintah meluncurkan paket stimulus ekonomi kedua untuk menjaga momentum pertumbuhan di tengah tekanan global yang terus meningkat, langkah ini diambil seiring dengan berakhirnya Triwulan II-2025 yang ditandai dengan pelemahan aktivitas manufaktur dunia, fluktuasi harga komoditas, dan konflik geopolitik yang kian memanas.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dalam keterangan tertulis, Jumat (4/7/2025), mengungkapkan bahwa kondisi global tidak menunjukkan perbaikan, Indeks Manufaktur (PMI) global kembali masuk ke zona kontraksi, harga minyak sempat melonjak hingga 8% akibat ketegangan antara Iran dan Israel yang mendapat dukungan dari Amerika Serikat, sebelum akhirnya mereda.
“IMF dan Bank Dunia semua merevisi pertumbuhan tahun 2025 ini ke bawah,” ujar Sri Mulyani.
Volume perdagangan dan investasi global juga diperkirakan tumbuh tipis, bahkan mendekati nol, di dalam negeri, meskipun ekonomi Indonesia relatif resilien dengan inflasi inti terjaga di 1,9% dan surplus neraca perdagangan meningkat pada Mei, tekanan eksternal mulai terasa.
Aktivitas manufaktur domestik mulai memasuki zona kontraksi, penjualan semen dan mobil turun signifikan setelah sempat melonjak pada April. Volatilitas sektor keuangan meningkat dipicu kebijakan tarif sepihak yang diumumkan Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada April dalam program “Tariff Liberation Day”.
“Sekarang mulai masuk dampak global itu terhadap komponen pertumbuhan ekonomi Indonesia,” jelas Sri Mulyani.
Sebagai respons, Pemerintah meluncurkan stimulus ekonomi jilid II dengan total anggaran lebih dari Rp24 triliun, yang diarahkan pada sektor konsumsi rumah tangga, perlindungan sosial, dan dunia kerja.
Berikut rincian stimulus:
Diskon transportasi umum (kereta, pesawat, laut) selama libur sekolah Juni–Juli 2025: Rp0,94 triliun.
Diskon tarif tol selama libur sekolah: Rp0,65 triliun (non-APBN).
Penebalan bantuan sosial, termasuk tambahan Kartu Sembako Rp200 ribu/bulan (2 bulan) dan bantuan pangan 10 kg beras/bulan: Rp11,93 triliun.
Subsidi upah Rp300 ribu untuk 17,3 juta pekerja bergaji di bawah Rp3,5 juta, termasuk 288 ribu guru Kemendikdasmen dan 277 ribu guru Kemenag: Rp10,72 triliun.
Diskon iuran jaminan kecelakaan kerja bagi sektor padat karya: Rp0,2 triliun (non-APBN).
“Dengan stimulus ini kita harapkan bisa memitigasi tekanan global dan mengkompensasi dampak kebijakan tarif AS. IMF dan Bank Dunia menyebut pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa turun ke level 4,7% jika tidak diintervensi,” pungkas Menkeu.
(C8N)
