Crew8 News – Limapuluh Kota ,- Publik Limapuluh Kota tengah ramai memperbincangkan pembelian mobil dinas baru jenis Toyota Alphard berpelat merah BA 1 C yang diduga digunakan oleh Bupati.
Foto kendaraan mewah tersebut beredar di media sosial dan grup percakapan, memicu gelombang kritik dari warga dan pemerhati kebijakan publik.
Berdasarkan penelusuran harga pasar, Toyota Alphard keluaran terbaru tahun 2025 dibanderol di kisaran Rp 1,55–1,8 miliar untuk wilayah Sumatera Barat.
Nilai tersebut setara dengan gaji ±140 tenaga honorer selama setahun, pengaspalan 2–2,5 km jalan desa, atau pengadaan 15–20 unit ambulans desa tipe minibus.
Sorotan publik menguat karena pembelian tersebut dilakukan di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang tengah diterapkan pemerintah daerah.
Banyak pihak menilai, belanja mobil mewah bagi kepala daerah kurang selaras dengan kondisi riil anggaran dan prioritas pembangunan daerah.
Kritik ini semakin tajam ketika dibandingkan dengan arahan Presiden RI Prabowo Subianto yang secara tegas meminta pengadaan mobil dinas di pusat dan daerah dilakukan secara selektif, memprioritaskan produk dalam negeri, serta menunda pembelian jika tidak mendesak.
Presiden bahkan mendorong penggunaan kendaraan produksi nasional seperti Maung Pindad untuk operasional pemerintahan, dan hingga kini sejumlah kementerian belum melakukan belanja mobil dinas baru demi efisiensi APBN.
Instruksi Presiden soal Mobil Dinas
Arah kebijakan efisiensi ini sudah disampaikan sejak awal masa jabatan.
Pada Oktober 2024, Presiden mengingatkan seluruh kementerian/lembaga untuk menahan belanja kendaraan dinas kecuali benar-benar dibutuhkan.
November 2024, pemerintah pusat memutuskan tidak menganggarkan mobil dinas baru untuk para menteri pada APBN 2025. Arahan ini diperluas ke pemerintah daerah pada Januari 2025 melalui Kementerian Dalam Negeri, disertai dorongan penggunaan produk nasional seperti Maung Pindad pada Februari 2025.
Sepanjang Maret–Juli 2025, sejumlah kementerian menunda atau membatalkan pembelian mobil baru demi fokus pada program prioritas rakyat.
Perbandingan Kasus di Daerah Lain
Kasus pengadaan mobil dinas mewah yang menuai kritik bukan kali pertama terjadi.
Pada 2024, Pemerintah Kabupaten Banyumas membatalkan rencana pembelian mobil dinas Bupati setelah gelombang protes publik, di tahun yang sama, DPRD Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, merekomendasikan penundaan pengadaan kendaraan dinas untuk pejabat daerah karena dianggap tidak urgen.
Sementara pada 2025, Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara, menghadapi polemik serupa ketika Bupati membeli Alphard di tengah defisit APBD, yang berujung pada kritik tajam dari DPRD dan aktivis.
Pertanyaan Publik
Hingga berita ini diturunkan, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota belum memberikan keterangan resmi terkait sumber anggaran, mekanisme pengadaan, maupun urgensi pembelian mobil Alphard tersebut, sejumlah warga dan tokoh masyarakat meminta transparansi, termasuk apakah belanja ini melalui pos belanja modal kendaraan dinas, hibah, atau skema lain.
“Kalau menteri saja belum beli mobil dinas baru, daerah mestinya bisa menahan diri, publik akan menilai, ini soal prioritas dan rasa keadilan,” ujar salah seorang pengamat kebijakan publik di bukit tinggi.
Bagi sebagian pihak, pembelian Alphard ini tidak hanya berdampak pada anggaran, tetapi juga pada citra kepemimpinan, di tengah kondisi keuangan daerah yang ketat, keputusan membeli kendaraan mewah berpotensi menimbulkan kesan bahwa kepentingan fasilitas pejabat lebih diutamakan dibanding program yang langsung menyentuh kebutuhan rakyat.
Dengan berbagai fakta tersebut, pembelian mobil dinas baru untuk Bupati Limapuluh Kota bukan hanya menjadi isu belanja daerah, tetapi juga menjadi cermin sejauh mana arahan Presiden dan prinsip efisiensi benar-benar dijalankan di tingkat pemerintah daerah.
(C8N)
#Lima Puluh Kota
#senyuman08
