Crew8 News
Batusangkar, Tanah Datar – Pemerintah Kabupaten Tanah Datar mengambil langkah tegas untuk mempercepat penanganan dampak banjir bandang dan tanah longsor yang melanda sejumlah wilayah dalam beberapa pekan terakhir. Melalui kebijakan khusus, Bupati Tanah Datar Eka Putra, SE.MM, resmi melarang seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) melakukan dinas luar daerah hingga masa tanggap darurat berakhir. Kebijakan ini diputuskan agar seluruh aparatur dapat fokus memberikan pelayanan optimal dan hadir langsung membantu masyarakat yang terdampak.
Pengumuman tersebut disampaikan Bupati Eka Putra dalam konferensi pers bersama unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), termasuk Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra, Dandim 0307 Tanah Datar, dan Ketua Fraksi Demokrat Wel Ahmad, di Gedung Indojolito Batusangkar pada Kamis (4/12/2025). Menurut Bupati, larangan dinas luar ini berlaku menyeluruh dan wajib dipatuhi oleh seluruh ASN tanpa pengecualian.
“Kita tidak ingin ada ASN yang meninggalkan daerah pada saat masyarakat sangat membutuhkan kehadiran pemerintah. Semua harus standby. Kita harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat yang terdampak, dan pada saat yang sama, memastikan pelayanan publik tetap berjalan maksimal bagi warga yang tidak terdampak bencana,” tegas Eka Putra.
Ia menjelaskan bahwa pemerintah daerah bersama Forkopimda telah bekerja intensif sejak awal bencana terjadi. Berbagai upaya telah dilakukan mulai dari evakuasi korban, pembukaan akses jalan, pendistribusian bantuan logistik, hingga penanganan pengungsi. Bupati juga menekankan bahwa solidaritas antar lembaga merupakan kunci percepatan pemulihan.
“Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan penuh Forkopimda yang selalu bersama kami selama masa tanggap darurat hingga 10 Desember 2025. Kami bekerja bersama seluruh unsur masyarakat, perantau, TNI, Polri, Kajari, Basarnas, Brimob, Batalyon 131, serta para relawan yang tanpa henti masuk ke Tanah Datar. Sinergi ini sangat berarti bagi percepatan penanganan bencana,” kata Eka Putra.
Sementara itu, Ketua DPRD Tanah Datar Anton Yondra menegaskan bahwa lembaganya juga telah mengambil sikap serupa dengan pemerintah daerah. Menurutnya, seluruh rencana perjalanan dinas DPRD yang telah dijadwalkan pada minggu ini resmi dibatalkan. DPRD, kata Anton, memilih untuk berada di daerah dan mendampingi masyarakat di titik-titik terdampak bencana.
“Kami dari DPRD sepakat tidak ada yang melakukan dinas luar sampai tahap pemulihan selesai. Setiap fraksi telah menyetujui keputusan ini. Kami semua berada di tengah masyarakat, mendengar keluhan mereka, dan membantu apa yang bisa dibantu,” ujarnya.
Anton juga mengimbau agar seluruh elemen masyarakat dan perangkat pemerintahan tetap menjaga kekompakan di tengah situasi bencana. Ia menegaskan agar setiap pihak menghindari upaya provokasi, adu domba, ataupun perpecahan yang dapat menghambat proses pemulihan.
“Ini adalah masa di mana kita harus bersatu, bukan saling menyalahkan. Semua rencana perjalanan keluar daerah sudah dibatalkan. Kami akan selalu berada di tengah-tengah masyarakat dan memastikan proses penanganan bencana berjalan seefektif mungkin,” tambahnya.
Dengan diterapkannya kebijakan larangan dinas luar ASN dan DPRD tersebut, Pemerintah Tanah Datar berharap seluruh sumber daya aparatur dapat dikerahkan sepenuhnya untuk penanganan bencana dan percepatan pemulihan di wilayah terdampak. Pemerintah juga mengimbau masyarakat tetap menjaga kewaspadaan, mengingat potensi cuaca ekstrem masih dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan.
(C8N)
#senyuman08
