Crew8 News Jakarta, – Istana Merdeka kembali menjadi ruang perumusan strategi besar, dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto, Selasa (09/09/2025), pemerintah menegaskan percepatan sejumlah program prioritas nasional yang diyakini menjadi fondasi bagi kemandirian pangan dan kesejahteraan desa.
Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, menguraikan dua langkah strategis di sektor pangan,
Pertama, optimalisasi lahan pertanian eksisting agar produktivitas meningkat tanpa menambah beban ekologis,
Kedua, pembukaan lahan baru untuk sawah di sejumlah wilayah potensial: Wanam Papua, Sumatra Selatan, Kalimantan Tengah, hingga daerah lain yang memiliki cadangan lahan luas.
Namun pemerintah juga menyadari, pangan tidak hanya soal beras.
“Protein menjadi kebutuhan mendesak bagi generasi masa depan, karena itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan akan membangun 20 ribu hektare tambak tahun ini,” ujar Zulhas.
Langkah ini sejalan dengan tren global yang menempatkan protein hewani sebagai indikator kualitas gizi masyarakat.
Selain pangan, Presiden menekankan percepatan program Koperasi Desa Merah Putih, program ini diharapkan menjadi simpul baru ekonomi rakyat berbasis solidaritas desa, sekaligus instrumen pemerataan.
Tak kalah penting, program Kampung Nelayan atau Desa Nelayan ditargetkan mencapai 100 desa pada tahun ini, dengan pendekatan berbasis komunitas, desa nelayan akan menjadi pusat pertumbuhan ekonomi pesisir sekaligus menguatkan mata rantai pasokan protein laut.
Pemerintah memahami bahwa pangan telah melampaui isu domestik, krisis iklim, disrupsi rantai pasok global, hingga konflik geopolitik membuat ketersediaan pangan menjadi isu strategis internasional, indonesia, dengan kekayaan sumber daya alamnya, dihadapkan pada tantangan ganda, memenuhi kebutuhan dalam negeri dan sekaligus menjaga posisi tawar di pasar global.
Dengan percepatan program prioritas ini, Indonesia berusaha menegaskan dirinya sebagai negara yang tidak sekadar swasembada, tetapi juga berdaulat dalam menentukan arah kebijakan pangan.
Meski ambisius, percepatan program ini tentu tidak bebas hambatan, pembukaan lahan baru rawan bersinggungan dengan isu lingkungan dan hak masyarakat adat, begitu pula pembangunan tambak yang harus memperhatikan aspek ekologi pesisir.
Namun bagi pemerintah, langkah cepat diperlukan agar Indonesia tidak sekadar bertahan, tetapi juga unggul. “Ini bagian dari percepatan untuk menjawab kebutuhan dasar masyarakat,” tegas Menko Zulhas.
Rapat terbatas di Istana Merdeka bukan sekadar koordinasi teknis, melainkan penegasan visi besar, membangun kemandirian pangan, memperkuat ekonomi desa, dan menyiapkan Indonesia menghadapi tantangan global, dari sawah hingga tambak, dari desa hingga istana, denyut kebijakan hari ini akan menentukan wajah ketahanan pangan bangsa di masa depan.
(C8N)
#senyuman08
