Crew8 News – Solok – Komitmen aparat penegak hukum dalam memberantas Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kabupaten Solok, khususnya di wilayah hukum Polsek Payung Sekaki, kian dipertanyakan. Alih-alih berkurang, aktivitas tambang emas ilegal justru makin menganas dengan puluhan unit ekskavator bebas beroperasi.
Informasi yang dihimpun Crew8 News, aktivitas PETI bahkan berlangsung di area persawahan dan bantaran sungai yang mudah dijangkau. Foto dan video aktivitas itu juga beredar luas, namun hingga kini tak berujung pada penindakan tegas aparat.
“Sulit dipahami, aktivitas PETI dengan puluhan alat berat di tengah-tengah masyarakat bisa luput dari pantauan aparat,” tegas Mevrizal, praktisi hukum sekaligus Sekretaris Peradi Sumbar, Kamis (2/10).
Menurut Mevrizal, pemberantasan PETI di Kabupaten Solok masih “jauh panggang dari api”. Kunjungan Kapolres Solok bersama jajaran ke lokasi PETI di Nagari Supayang beberapa waktu lalu, yang berawal dari aduan masyarakat, dinilainya hanya sekadar penjawab rasa penasaran publik. Faktanya, meski sorotan media telah membongkar hingga menyebut sejumlah nama pemain PETI, tindak lanjut hukum belum juga terlihat.
Ironisnya, seorang DPO berinisial K yang sebelumnya masuk daftar pencarian Direstkrimsus Polda Sumbar, disebut-sebut masih bebas berkeliaran dan bahkan tetap aktif bermain di wilayah Payung Sekaki.
Maraknya PETI bukan sekadar soal lemahnya hukum. Di lapangan, warga mengaku merasakan dampak langsung. Sawah kerap rusak akibat aliran lumpur tambang, sungai yang dulu jernih kini keruh, ikan-ikan menghilang, dan risiko longsor semakin besar.
“Kami khawatir anak-anak yang mandi di sungai bisa sakit karena air sudah tercemar,” ujar seorang warga Supayang yang enggan disebutkan namanya.
Kuat dugaan, maraknya PETI di sejumlah daerah, termasuk Solok, tidak lepas dari keterlibatan oknum aparat. Mengalirnya uang koordinasi yang populer disebut “uang payung” ke kantong-kantong aparat TNI dan Polri ditengarai menjadi faktor utama sulitnya memberantas PETI.
Isu keterlibatan aparat ini sejalan dengan pernyataan mantan Menkopolhukam Mahfud MD yang pernah menegaskan bahwa praktik mafia telah mencengkeram aparat maupun pemerintah. “Indonesia tengah darurat mafia,” kata Mahfud dalam salah satu pernyataannya.
Kondisi ini menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di tingkat daerah maupun nasional. Dukungan publik terhadap langkah Presiden Prabowo Subianto yang tengah mendorong reformasi di tubuh Polri semakin besar, namun masyarakat juga menanti bukti nyata di lapangan.
“Jangan sampai hukum hanya tegas ke rakyat kecil, tapi mandul di hadapan mafia tambang,” pungkas Mevrizal.
(C8N)
#senyuman08
