Jakarta , Crew8 News
Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberikan instruksi tegas kepada Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman untuk melakukan revitalisasi besar-besaran terhadap pabrik-pabrik pupuk milik negara. Langkah strategis ini bertujuan memperkuat ketersediaan pupuk nasional, menekan biaya produksi dan distribusi, serta menjamin harga yang lebih terjangkau bagi petani di seluruh Indonesia.
Instruksi tersebut disampaikan Presiden dalam rapat terbatas di kediaman pribadinya, Jalan Kertanegara, Jakarta Selatan, Rabu malam (16/10/2025). Dalam rapat itu, Presiden menyoroti persoalan klasik yang terus dihadapi sektor pertanian, kelangkaan dan mahalnya harga pupuk, sebagai hambatan utama bagi produktivitas pangan nasional.
“Menteri Pertanian diminta mencari skema dan terobosan agar ketersediaan pupuk aman, dan apabila memungkinkan melakukan revitalisasi pabrik-pabrik pupuk yang kita miliki. Tujuannya agar jauh lebih efisien dan bisa menurunkan harga pupuk, harapannya meringankan para petani kita,” ujar Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi dalam keterangannya usai rapat.
Menindaklanjuti arahan Presiden, Mentan Amran Sulaiman memastikan pihaknya segera melakukan kajian teknis dan ekonomi terhadap seluruh pabrik pupuk milik BUMN, termasuk PT Pupuk Indonesia (Persero) dan anak perusahaannya. Menurutnya, revitalisasi tersebut akan difokuskan pada peningkatan kapasitas produksi, modernisasi teknologi, serta penguatan sistem logistik agar distribusi pupuk ke petani lebih cepat dan efisien.
“Kami tentu siap melaksanakan arahan Presiden Prabowo. Revitalisasi pabrik pupuk akan kami dorong agar produksi lebih efisien, pasokan lebih stabil, dan harga lebih terjangkau bagi petani. Ini sejalan dengan semangat besar pemerintah untuk mencapai swasembada pangan,” tegas Amran.
Sebagai langkah awal, PT Pupuk Indonesia telah menyiapkan stok pupuk bersubsidi sebanyak 1,2 juta ton untuk menghadapi musim tanam Oktober–Maret 2025/2026. Angka ini mencapai 259 persen dari ketentuan minimum stok yang dipersyaratkan pemerintah. Selain itu, tersedia pula 480 ribu ton pupuk non-subsidi untuk memenuhi kebutuhan petani di luar kuota subsidi.
Kementerian Pertanian meyakini bahwa revitalisasi pabrik pupuk bukan sekadar proyek teknis, melainkan bagian dari strategi besar pembangunan ketahanan pangan nasional. Dengan pabrik yang lebih efisien, modern, dan ramah lingkungan, Indonesia diharapkan dapat menekan ketergantungan impor bahan baku pupuk serta memperkuat sistem produksi domestik.
Sumber Kementan menyebutkan, program ini juga akan bersinergi dengan kebijakan peta jalan pertanian presisi (precision agriculture) yang sedang disusun, di mana efisiensi input seperti pupuk dan benih menjadi salah satu faktor penentu produktivitas nasional.
Selain memperbaiki sistem produksi pupuk, pemerintah juga menyiapkan kebijakan pengawasan distribusi yang lebih ketat agar pupuk bersubsidi benar-benar diterima oleh petani yang berhak. Kementan berencana bekerja sama dengan pemerintah daerah, TNI, dan aparat penegak hukum untuk menindak tegas setiap penyimpangan di lapangan.
Langkah revitalisasi ini dipandang sebagai bagian dari visi besar Presiden Prabowo Subianto dalam membangun sektor pertanian yang tangguh, mandiri, dan berkeadilan. Dengan reformasi menyeluruh pada industri pupuk, pemerintah berharap biaya produksi pertanian dapat ditekan dan kesejahteraan petani meningkat secara berkelanjutan.
(C8N)
#senyuman08
